TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan MUI baru akan mengambil sikap secara resmi terkait etnis Uighur di Tiongkok besok, Jumat (21/12/2018).

Namun secara pribadi, ia mengatakan penindasan yang terjadi pada masyarakat etnis Uighur di Tiongkok melukai perasaannya sebagai anak bangsa.

Hal itu diungkapkan Amirsyah pada diskusi di Gondangdia Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (20/12/2018).

"Ini melukai perasaan kita sebagai bagian anak bangsa. Luka perasaan ini tidak mudah diobati. Karena hubungan bilateral kedua negara bisa bermasalah, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, tatkala Pemerintah Tiongkok diam tanpa melakukan upaya konkret terhadap tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan," kata Amirsyah.

Ia pun menilai, PBB harus mengambil sikap tegas terkait hal tersebut.

"Kita yang berhimpun di PBB harus mengambil sikap. Tidak hanya PBB hanya mengatakan merasa prihatin. Jangan hanya double standard. Secara kode etik dan perundang-undangan keyakinan beribadah adalah hak asasi mendasar. Apapun keyakinan sesesorang. Tidak boleh dicederai," Kata Amirsyah.

Meski ia mengakui dalam beberapa waktu terakhir ia mengatakan telah mengunjungi Tiongkok bersama MUI untuk menyampaikan aspirasi terkait hal tersebut, namun menurutnya pemerintah Tiongkok menutup informasi tersebut.

"Informasi ini tidak transparan. Kalau kita bicara Uighur, seolah-olah tidak ada keterbukaan. Agak tertutup. Jadi perlu ada tim investigasi. Untuk tahu apa yang terjadi. PBB harusnya bisa audit," kata Amirsyah.