Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2019

KPU Siapkan Argumen Hukum Tolak Pencalonan OSO Sebagai Caleg DPD

Mulai Jumat (28/12/2018), Bawaslu RI, menggelar sidang pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan KPU.

KPU Siapkan Argumen Hukum Tolak Pencalonan OSO Sebagai Caleg DPD
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap menghadapi pihak Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, di sidang beragenda pemeriksaan di Bawaslu RI.

Mulai Jumat (28/12/2018), Bawaslu RI, menggelar sidang pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan KPU. KPU dinilai melanggar administrasi, karena tak mematuhi keputusan hukum saat menolak memasukkan OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI.

Baca: Pria di Malang Gendam Karyawan Toko Pakaian, Awalnya Pura-pura Jadi Pembeli, CCTV Rekam Wajah Pelaku

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban mengenai keputusan tidak mencantumkan OSO sebagai caleg DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat.

"Kami sedang siapkan jawaban terkait itu, karena undangan sudah masuk dari Bawaslu. Kami akan menjawab semaksimal mungkin, kenapa kami memutuskan OSO tidak masukkan ke DCT," kata Ilham, ditemui di kantor KPU RI, Kamis (27/12/2018).

Dia menegaskan, KPU RI berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan ini menegaskan mengenai larangan pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI.

Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari kepengurusan parpol.

Menurut dia, KPU RI menganggap MK adalah lembaga tinggi negara yang memutuskan soal syarat pencalonan anggota DPD RI. Dia menilai, putusan MK itu konstitusional, sehingga memutuskan mengakomodir putusan MK.

Selain itu, pihaknya juga mengakomodir putusan PTUN, dengan cara memberikan kesempatan kepada OSO mendaftar kembali atau kemudian mengundurkan diri dari kepengurusan parpol agar dapat dimasukkan dalam DCT DPD.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas