Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tsunami di Banten dan Lampung

Dua Kali Gagal Deteksi Tsunami, Pimpinan BMKG Diusulkan Dirombak

"Ini kegagalan BMKG untuk kedua kalinya pasca tsunami Palu," ujar Bagas dalam suratnya yang dikonfirmasi BBC News Indonesia.

Dua Kali Gagal Deteksi Tsunami, Pimpinan BMKG Diusulkan Dirombak
PLN
Sebuah mobil yang terseret ombak Tsunami Banten. Kesaksian warga mengungkap kronologi terjadinya Tsunami Banten. 

Apalagi, tambahnya, secara historis, ledakan gunung api pernah terjadi di lokasi itu.

Sementara itu, untuk membuat peta permukaan laut, BMKG harus menyertakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Geospasial.

"[Deteksi dini] tidak bisa ditanggulangi BMKG sendiri... Jadi saya kira, kemarin itu missed-nya banyak di sana (koordinasi antara institusi)," ujarnya.

BMKG ikut pantau Anak Krakatau dan tambah seismograf

Sementara itu, Rahmat mengatakan setelah mengevaluasi bencana tsunami Selat Sunda, BMKG dan badan geologi kini bersinergi untuk memonitor kondisi gunung Anak Krakatau.

"Hasil evaluasi kejadian kemarin itu tentunya, mau nggak mau, BMKG juga harus memonitor aktifitas (Anak) Krakatau. Namun, monitornya beda dengan badan geologi. Kalau badan geologi adalah memonitor untuk memberikan informasi tentang status gunung api. Kalau kami memonitor adanya aktivitas gunung itu bilamana ada potensi tsunami. Jadi sinerginya di situ," ujarnya.

BMKG, kata Rahmat, akan memonitor bila ada aktivitas gunung dengan magnitudo cukup signifikan dan mengeluarkan peringatan dini untuk Selat Sunda.

Indonesia perlu 300 seismograf
Pemantauan akan dilakukan dengan tiga sensor seismograf di Banten dan tiga sensor di Lampung.

Rahmat mengatakan sebenarnya BMKG sudah berniat untuk memperkuat sistem deteksi dini sejak dulu, namun terbentur masalah anggaran. Baru setelah kejadian tsunami Selat Sunda, Presiden Joko Widodo menginstruksikan BMKG untuk membeli alat deteksi dini.

"Kalau sekarang pimpinan tertinggi sampai presiden melihat ini suatu hal yang serius ya kami senang. Artinya kami sudah nggak perlu meyakinkan sampai ke presiden, DPR, Kementrian Keuangan, Bappenas yang punya otoritas masalah anggaran. Kalau dulu kan kami harus meyakinkan ini loh daerah bencana, ini loh kita kurang," katanya.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: BBC Indonesia
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas