Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi Diminta Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Atasi Kemelut PPP

Humphrey beralasan Ketum PPP Muktamar Pondok Gede M Romahurmuziy tidak mau diajak berdialog dan justru mengancam

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Jokowi Diminta Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Atasi Kemelut PPP
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat saat bertemu dengan tokoh senior PAN, Amien Rais. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyelesaikan kemelut yang terjadi di PPP.

Humphrey beralasan Ketum PPP Muktamar Pondok Gede M Romahurmuziy tidak mau diajak berdialog dan justru mengancam akan mempolisikan PPP Muktamar Jakarta.

"Kalau melihat kondisi PPP saat ini semua pihak mengatakan prihatin. Karena PPP akan tidak lolos parlementary threshold 4 persen di DPR dan PPP akan hilang dalam sejarah," ujar Humphrey, usai bersilaturahmi ke kediaman tokoh senior PAN Amien Rais, di Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019). 

Jika PPP tidak lolos masuk DPR, kata dia, maka semua harus mulai dari nol atau bawah lagi. Seperti nama, lambang, statuta dan AD/ART yang baru. Padahal Humphrey menilai PPP yang ada saat ini merupakan tempat bernaung bagi umat Islam.

Apalagi lambang PPP saat ini adalah Ka'bah yang mencirikan sebagai partai milik umat Islam.

Oleh karenanya, ia mengatakan PPP harus bersatu dan tidak ada lagi dua kubu antara Muktamar Jakarta atau Pondok Gede.

"Untuk itulah kita menghimbau kepada Pak Jokowi untuk melihat kondisi (PPP) ini. Pak Jokowi turun tangan untuk kepentingan umat yang lebih baik agar PPP tidak hilang dari sejarah," jelas dia. 

Berita Rekomendasi

Menurutnya, eksistensi PPP merupakan partai yang mewakili umat Islam. Sehingga jika PPP dibiarkan pecah maka bisa dibayangkan  bagaimana kondisi umat Islam.

Bila Jokowi mendiamkan kondisi PPP yang tengah dilanda kemelut, lanjutnya, maka bisa diindikasikan justru Jokowi ada dibalik kemelut PPP.

"Jika Pak Jokowi tidak turun tangan maka Pak Jokowi bisa dikatakan melalaikan kepentingan umat dan ini tidak bagus untuk umat. Malah ada tuduhan Pak Jokowi lah yang ada di belakang ini (kemelut PPP) semua. Maka Jokowi harus turun tangan.  Sudah tahu masalahnya, kok diam saja," kata Humphrey. 

Baca: Bentrokan PKL dan Satpol PP di Tanah Abang, 2 Orang Jadi Tersangka

"Kalau berbuat kebaikan kan bagus demi untuk kepentingan umat. Pak Jokowi harus tunjukkan untuk tidak memecah belah tapi untuk menyatukan. Itu kan bagus," imbuh dia.

Sementara itu, tokoh senior Partai Amanah Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, dari 34 DPW PPP memang mendukung Humphrey Djemat sebagai Ketua Umum PPP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas