Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu Presiden Joko Widodo menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Aturan yang diusulkan oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) ini diharapkan dapat menjadi landasan regulasi penguatan independensi Aparatur Internal Pengawas Pemerintah (APIP).

Dalam aturan tersebut, pengangkatan, pemberhentian, pelaporan, pertanggungjawaban, termasuk eselonisasi APIP di daerah akan ditingkatkan.

APIP di kabupaten/kota tidak lagi diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab pada bupati/wali kota, melainkan kepada gubernur.

Baca: Beda Usia 42 Tahun, Seorang Kakek Mantap Nikahi Gadis 20an

Demikian pula dengan APIP di tingkat provinsi yang nantinya diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab pada Kemdagri, tidak lagi kepada gubernur.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengakui revisi PP sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk ditandangani dan diterbitkan.

Diharapkan, aturan baru mengenai APIP ini segera terwujud untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Basaria menduga, revisi PP ini belum diterbitkan lantaran masih perlunya sinkronisasi dengan aturan lainnya.

"Sampai saat ini PP belum keluar karena harus dikoordinasikan tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya, kita harap terwujud apakah PP itu ada atau tidak," ujar Basaria kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).

Hingga saat ini, KPK telah menjerat 107 kepala daerah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi maupun pencucian uang.

Terakhir, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Mesuji, Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mesuji.

Untuk itu, penguatan independensi APIP melalui revisi PP ini menjadi bagian penting dalam mencegah korupsi.

Dengan status yang ditingkatkan, KPK berharap APIP dapat bekerja maksimal mengawasi pengelolaan keuangan daerah.