TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penasihat hukum terdakwa Karen Agustiawan membacakan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung.

Pembacaan eksepsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (7/2/2019).

Penasihat hukum terdakwa, Soesilo Aribowo, mengatakan setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama surat dakwaan dari penuntut umum, pihaknya menilai surat dakwaan itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Sehingga dapat menyulitkan kami selaku penasihat hukum maupun terdakwa dalam menghadapi persidangan, terutama nanti membuat atau menyusun pledoi. Kami menyampaikan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan," kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dia menjelaskan, surat dakwaan tidak cermat karena penuntut umum telah keliru dengan menafsirkan dan menggolongkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi yang sebetulnya merupakan aksi korporasi guna pelaksanaan prinsip Business Judgement Rule (BJR).

Baca: Karen Agustiawan: Direksi Pertamina Setujui Akuisisi Blok BMG Australia

Menurut dia, perbuatan terdakwa Karen dan jajaran direksi lainnya untuk dan atas nama serta untuk kepentingan perseroan, PT Pertamina (Persero) bukan kepentingan pribadi.

Selain itu, kata dia, perbuatan terdakwa Karen dan direksi lainnya merupakan keinginan Pertamina untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah yang sejalan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009 untuk menjamin kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

"Dari uraian fakta yang disampaikan di dalam surat dakwaan, sebenarnya peristiwa hukum terkait akuisisi Blok BMG merupakan aksi korporasi dengan melaksanakan prinsip-prinsip BJR," kata dia.

Sedangkan terkait adanya kerugian keuangan negara dalam akuisisi Blok BMG, kata dia, kerugian negara hanya didasarkan pada Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Soewarno.

Setelah dipelajari, ternyata laporan KAP itu bukan laporan perhitungan kerugian keuangan negara melainkan hanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati.

"Laporan jenis ini dikenal dengan istilah Agreed Upon Procedure (AUP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, di dalam AUP, pemeriksa tidak boleh menyatakan pendapat," tegasnya.

Adapun terhadap kegiatan investasi akuisisi Blok BMG ini telah dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang bersifat Eksaminasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012 dengan hasil tidak ada temuan.

"Artinya, kasus ini murni sebuah aksi kororasi dan bukan tindak pidana korupsi," kata dia.

Berdasarkan argumentasi itu, pihak penasihat hukum mengajukan permohonan kepada majelis hakim. Diantaranya, menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa Karen Agustiawan.