Perlu Revitalisasi Fungsi Biro Humas dan Informasi Di Kementerian Untuk Lawan Hoaks
Pesan komunikasi semacam ini sangat bisa berpotensi menggerus kepercayaan terhadap pemerintah
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Harus ada upaya dari semua Biro Humas dan Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah, untuk “mengubur” segala bentuk pesan komunikasi ujaran kebencian, hoaks, dan isu-isu miring yang seolah dialamatkan kepada pemerintah atau kinerjanya.
Demikian disampaikan Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).
Apalagi Emrus Sihombing mengatakan, semua tuduhan itu sangat tidak berdasar.
"Pesan komunikasi semacam ini sangat bisa berpotensi menggerus kepercayaan terhadap pemerintah dari sebagian anggota masyarakat yang belum kritis. Tentu ini tidak boleh dibiarkan," ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini.
Menurut Emrus Sihombing, derasnya arus pesan komunikasi yang sama sekali tidak baik, bisa saja diatasi dengan counter (“perlawanan”) pesan berbasis fakta, data, bukti dan argumentasi yang rasional.
"Counter semacam itu sangat bagus, bisa membangun peradaban komunikasi di tengah masyarakat," jelas Emrus Sihombing.
Namun, dia pastikan, upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama menjelaskan kepada publik bahwa ujaran kebencian, hoaks dan isu-isu miring yang seolah dialamatkan kepada pemerintah atau kinerjanya, tidak benar adanya.
"Seperti arus banjir bandang sangat deras, amat sulit menghambat dengan membangun tanggul setangguh apapun di tengah banjir sedang terjadi," papar Emrus Sihombing.
Cara yang efektif menurut dia, melalui metode mengalihkan dan memecah arus banjir deras ke berbagai arah. Di satu sisi, efek banjir mampu dieliminir. Di sisi lain, berbagi sumberdaya air diserap lahan yang lebih luas.
Baca: Jokowi: Alhamdulilah Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,17 Persen
Analogi mengatasi arus banjir tersebut, lanjut dia, sangat bisa diadopsi oleh pemerintah pusat menghadapi arus ujaran kebencian, hoaks dan isu-isu miring, yang belum terkelola dengan baik, menjadi hal yang produktif.
Padahal, ada resources (SDM) komunikasi yang dimiliki pemerintah pusat yang sama sekali belum maskimal dikelola dan sangat powerfull menjadi tirai penutup (“mengubur”) berbagai isu miring.
"Yaitu potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh semua Biro Humas dan Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah di bawah Presiden," tegas Emrus Sihombing.
Semua SDM komunikasi tersebut telah mendapat alokasi dana APBN, memiliki sumberdaya manusia dan sejumlah perangkat teknologi komunikasi yang sudah sangat mumpuni dibanding dengan teknologi yang boleh jadi dimiliki oleh penyebar isu yang tidak berdasar tersebut.
"Jadi, tidak perlu ada pengalokasian dana baru dari APBN. Yang dibutuhkan manajemen dan leadership bidang komunikasi," jelas Emrus Sihombing.
Baca: Doddy Sudrajat Tak Percaya Vanessa Angel Sudah Punya Anak, Iis Dahlia: Bisa Aja Sih Sebenarnya
Baca: Doddy Sudrajat Tak Kunjung Jenguk Vanessa Angel di Bui, Iis Dahlia Gemas: Ya Allah Pak Lama Banget
Untuk itu, menurut dia, sudah sangat urgent pemerintah melakukan evaluasi kinerja semua Biro Humas dan Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah.