TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya bukan melarang Basuki Tjahaja Purnama (BTP) untuk terlibat dalam kampanye pemilu 2019.

Namun, Hasto memberi kesempatan BTP untuk menjalankan agenda pribadinya seusai menjalani pidana penjara atas perkara penistaan agama.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab wartawan soal pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) bahwa BTP sebaiknya tak ikut kampanye pemilu.

"Maksudnya bukan dilarang, tetapi Pak BTP ke luar negeri, dua setengah bulan di luar negeri. Dan kemudian ada agenda-agenda pribadi harus dijalankan," kata Hasto Kristiyanto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Jenderal Diponegero, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Lebih lanjut, Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan jika pemilu sudah di hadapan mata yakni pencoblosan tinggal 62 hari ke depan.

Sementara BTP berniat jalan-kalan ke luar negeri selama 2,5 bulan kedepan.

Baca: Sebut Ada Rekayasa, Pengacara Pemprov Papua Lapor ke DPR

"Jadi itukan sudah lewat pemilu. Kalau Pak BTP ada di luar negeri, ada tugas-tugas pribadinya juga, yang menjadi impian yang dilakukan sendiri," ungkap Hasto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla (JK) menyarankan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tidak masuk dalam TKN.

"Sebagai dewan pengarah, (BTP) jangan masuk TKN," kata JK usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (12/2/2019).

Kehadiran BTP dalam TKN akan memberikan efek positif dan negatif dalam elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Dampak positif akan datang dari pendukung BTP atau yang disebut "Ahokers".

Namun, dampak negatif juga akan menghantui elektabilitas pasangan 01 sebeb bisa membuat orang mengingat pak Jokowi didukung penista agama.