Rocky mengatakan, itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa wajah hukum Indonesia berat pada perintah penguasa, maka investasi punya ketidakpastian.

Kalau hukum di Indonesia lebih berat pada penghukuman pada persoalan yang remeh-temeh, itu artinya ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Jadi secara umum orang melihat bahwa di Istana terjadi black market of justice, entah itu untuk urusan apa," ujar Rocky. 

Lebih jauh Rocky Gerung mengatakan, posisi Jaksa Agung mempunyai potensi untuk berbuat kejahatan, karena dia menempel pada kekuasaan," ujarnya.

Secara akal sehat, kata Rocky, kita bisa lihat gejala itu. 

Musikus dan politikus Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) menjalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik dengan agenda sidang pembacaan dakwaan, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (7/2/2019).

Jadi, dari awal terlihat bahwa soal hukum ini legalitasnya ada tapi legitimasinya merosot.

"Itu problem kita, sehingga orang nggak percaya. Nah, jalan pikiran ini mau kita bereskan. Soal Ahmad Dhani misalnya, orang cuma ngomong 'idiot lu', sama seperti kita bilang 'lu cebong, lu kampret', ngehek lu'... hal yang dikeluarkan secara ekspresif pada keadaan tertentu. Bukan dengan intensi, itu terjerat hukuman. Bagaimana akalnya?" ujar Rocky, masih dengan nada santai.

Menghukum orang yang sedang membela diri karena merespon secara tak sadar, apa yang dicarikan delik?  Menurut Rocky Gerung, di tahun politik sebaiknya hukum dilonggarkan, supaya orang lega untuk berargumentasi. 

"Namanya tahun politik," kata Rocky Gerung.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Mahfud MD semalam absen di ILC semalam. Seorang netizen, @Yeyenk3 mempertanyakan ketidakhadiran Mahfud lewat akun twiternya: 

Prof @mohmahfudmd kok gk ikut di ILC @karniilyas rame ada bang @saididu @rockygerung @ReflyHZ sampai ketawa dengan mas Yusron