Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT KPK di Aceh

Respons PKS Sikapi Disebutnya Nama Nasir Djamil Dalam Sidang Kasus Suap Mantan Gubernur Aceh

Hidayat Nur Wahid angkat bicara terkait disebutnya nama Nasir Djamil dalam persidangan kasus suap mantan Gubernur Nanggroe Aceh, Irwandi Yusuf.

Respons PKS Sikapi Disebutnya Nama Nasir Djamil Dalam Sidang Kasus Suap Mantan Gubernur Aceh
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid angkat bicara terkait disebutnya nama Nasir Djamil dalam persidangan kasus suap yang menjerat terdakwa mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf.

Hidayat menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini ada persoalan hukum, silakan hukum bekerja, silakan hukum kami tidak akan melakukan intervensi, buktikan secara hukum," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Baca: Hidayat Nur Wahid Nilai Tidak Aneh Bila Ada Pejabat Salat Jumat Diumumkan

Menurutnya, disebutnya nama anggota Komisi III DPR RI itu tak perlu dibesarkan dan diolah menjadi suatu fitnah.

Ia menegaskan semua pihak untuk menaati proses hukum.

"Jangan hanya menghadirkan opini dan kemudian opini itu digoreng atau dibiarkan berkembang menjadi fitnah. Menurut saya apapun yang berada di persidangan selesaikan secara jalur hukum," tegasnya.

Baca: KPK Beberkan Sejumlah Poin dalam Perkara Mantan Ketua DPD Irman Gusman

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan partainya mendukung segala bentuk penegakkan hukum di Indonesia yang berlandaskan fakta hukum.

"Bukan karena opini, bukan karena fitnah, bukan karena framing dan bukan karena juga perilaku dengan masalah ketidakadilan hukum," jelasnya.

Menurut dia, sekarang ini terlalu banyak hal yang tidak adil dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#OTT KPK di Aceh

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas