Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam debat kedua Pilpres 2019 yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang saat ini digabung.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyatakan Prabowo juga akan memisahkan satu kementerian lain.

Yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini ada di bawah komando Menteri Basuki Hadimoeljono.

Sudirman mengatakan fokus pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat sektor pembangunan perumahan untuk rakyat terbengkalai.

Baca: Belum Lirik Sistem 5G Karena Biaya Lebioh Mahal 10 Kali. Menkominfo Pikirkan Jangkauan Masyarakat

“Sebenarnya perumahan rakyat adalah urusan yang dibutuhkan rakyat sejak era reformasi, tapi kemudian digabungkan dengan kementerian pekerjaan umum yang urusannya luar biasa besar,” ujar Sudirman ditemui di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (18/2/2019) malam.

Sudirman mengklaim bahwa terbengkalainya urusan perumahan rakyat diakui sendiri oleh Basuki Hadimoeljono dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

“Memang masalah rumah ketinggalan, urusan air juga, nanti jika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden akan kita hidupkan lagi kementerian-kementerian yang berdasarkan pada kehidupan rakyat,” ungkapnya.

Sudirman mengatakan bahwa Prabowo memang akan fokus melakukan restrukturisasi kementerian-kementerian di awal masa jabatannya jika terpilih sebagai Presiden Indonesia 2019-2024z

“Nanti mungkin ada kementerian soal kesejahteraan masyarakat, tapi ini masih akan terus dikaji,” tegasnya.

Baca: Potensi Cadangan Gas Besar Ditemukan Repsol di Sakakemang Sumatera

Sebelumnya Prabowo mengungkapkan akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Prabowo menegaskan bahwa tugas Kementerian Lingkungan Hidup harus mengawasi Kementerian Kehutanan yang mengurusi perkebunan dan hutan yang menurutnya bisa mengganggu lingkungan hidup.

“Jadi menurut Pak Prabowo KLHK harus dipisah karena jika digabungkan akan terjadi konflik kepentingan antara yang harusnya diawasi dengan yang harusnya mengawasi,” pungkas Sudirman Said.