TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan polisi sudah melakukan tindakan yang benar saat menangkap 3 perempuan yang diduga menyebarkan hoaks atau kampanye hitam terhadap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi, menurut saya sudah benar polisi itu. Tinggal sekarang pembuktiannya dan pembelaan dirinya nanti di pengadilan," ucap Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Seperti diketahui, tiga perempuan di Karawang, Jawa Barat, ditangkap polisi karena menyebarkan hoaks atau kampanye hitam terhadap calon presiden nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketiga perempuan yang ditangkap di Karawang, Jawa Barat berinisial ES (49), IP (45), dan CW (44).

Menurut mantan Mahkamah Konstitusi itu, 3 perempuan asal Karawang tersebut tidak melanggar UU Pemilu. Karena katanya, mereka bukan caleg, paslon, maupun tim pemenangan paslon.

"Tetapi mereka melanggar UU yang sifatnya umum, yaitu UU ITE," tutur Mahfud.

Baca: Mengenal Keluarga Reino Barack, Ini Sosok Ayah, Ibu dan Kakaknya yang Nikahi Sutradara Asal Inggris

"Oleh sebab itu, itu bukan urusan Bawaslu, itu urusan polisi. Dan siapa pun bisa melakukan itu, sudah banyak yang kena. Bukan karena pemilu juga, gitu ya," jelasnya.

Ia pun mendukung penangkapan terhadap orang-orang penyebar hoaks. Salah satu hal yang ditakutkan Mahfud ialah masyarakat mudah percaya kepada berita bohong.

"Coba saudara ke kampung-kampung sekarang, orang masih percaya bahwa pemilu ini main-main katanya. Karena apa? Surat suara udah dicoblos padahal itu hoaks," katanya.

Ia pun menambahkan kasus berita hoaks terkait pemilu lainnya. Yaitu, soal Ma'ruf Amin bakal diganti Basuki Thahaja Purnama alias Ahok jika paslon 01 memenangkan Pilpres.

"Pemilu ini main-main karena tim Ma'ruf Amin akan diganti Ahok. Itu percayanya masyarakat padahal itu sudah tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, yang seperti itu harus ditindak agar tidak mengacaukan pemilu," ujar Mahfud.