Menkop dan UKM Puspayoga: Hasil Reformasi Total Koperasi, 3 Koperasi Dipercaya Salurkan KUR
Sistem teknologi dan informasi tiga koperasi harus terintegrasi dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reformasi total koperasi juga telah membuahkan hasil tatkala semakin besar dan dipercaya sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, sejauh ini terdapat tiga koperasi turut menyalurkam KUR, bersama Bank.
"Bisanya kan bank yang menjadi penyalur KUR, sekarang ada koperasi. Dulu kan belum ada koperasi penyalur KUR. Karena tidak gampang untuk itu, perlu baik kualitasnya," ujar Puspayoga dalam wawancara eksklusifnya dengan kru Tribun Network di kantornya Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/3/2019) sore.
Ada syarat dan kesiapan yang memadai agar kopersi dapat menjadi penyalur kredit usaha rakyat.
Misalnya, sistem teknologi dan informasi tiga koperasi harus canggih sehingga dapat terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem keuangan yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia.
Karena itu, imbuh dia, tidak gampang masuk menjadi penyalur KUR. Karena Koperasi itu harus sehat.
Adapun tiga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah menjadi penyalur KUR tersebar di Pulau Jawa, yaitu Kospin Jasa di Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas di Maumere, NTT, dan Guna Prima Dana, Bali.
Apakah sejak dulu, atau baru saja, kopersi mendapat kepercayaan menyalurkan KUR?
"Ini baru, di zaman saya baru ada koperasi penyalur KUR," tegas Puspayoga.
Tiga Koperasi itu, bisa menyalurkan KUR sebesar berapa? Apakah nilainya sama dengan nilai atau plafon KUR yang disalurkan bank umum?
Plafon kredit, batasan biaya tertinggi pinjamannya kata dia, tidak sama, berbeda-beda, antara Bank dengan Koperasi.
"BRI besar sekali, plafonnya. BNI juga begitu. Kalau koperasi, plafonnya lebih kecil. Karena koperasi itu tujuan KUR-nya untuk anggota. Sedangkan Bank untuk umum," jelas Puspayoga.
"KUR ini jelas sangat menguntungkan UMKM karena bunganya yang rendah, hanya 7 persen, sedangkan sisanya disubsidi pemerintah. Awalnya bunganya 22 persen, terus kita tekan hingga kini sangat ringan 7 persen," katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, Koperasi bisa mendapat kepercayaan menyalurkan KUR, karena koperasi itu meningkat kualitasnya.
Menurut Puspayoga tidak banyak koperasi di tanah air yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Berdasarkan data Kemenkop, tercatat jumlah koperasi aktif sebanyak 138.140 unit per 2018, dari sebelum reformasi total koperasi pada 2014 sebesar 212.570 unit.
Koperasi yang tidak aktif, mandeg dan nakal telah dibubarkan sebanyak 40.013 koperasi dan sisanya masih dikaji.
"sebanyak 138 ribuan koperasi aktif yang tercatat, dan semuanya sehat. Yang belum dimiliki merata oleh koperasi adalah istem IT yang modern," jelasnya.
"Ada banyak koperasi yang omsetnya juga sudah triliunan rupiah. Diantaranya, Koperasi Sidogiri dengan Omset Rp 19 Triliun, Koperasi Gresik, KISEL (Koperasi Telkomsel)," sebutnya.
Adalah koperasi simpan pinjam yaitu Kospin Jasa yang pertama kali mengantongi izin penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR) akan mulai menyalurkan KUR kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada Maret 2017.
Disusul KSP di NTT yakni Obor Mas, pada 2018, dan Guna Prima Dana, Bali.