Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, SERANG - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh usulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional.

Usulan tersebut harus segera disambut positif oleh pemerintah guna melengkapi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

Baca: Bamsoet Minta Komisi 1 Desak Panglima TNI Terjunkan Kekuatan Penuh Tumpas KKB

“Sebelum Pemilu 17 April 2019, pemerintah harus menegaskan adanya Hari Nelayan Nasional. Penegasan tersebut sebagai tanda negara telah hadir mengakui keberadaan para nelayan. Melalui penetapan Hari Nelayan Nasional, akan melengkapi tiga pilar misi pembangunan laut sebagai masa depan bangsa, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (11/3/2019).

Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Panjaitan, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supir (F-Golkar), Ketua HNSI Mayjen (purn) Yussuf Solichien, Ketua Tim Bravo-5 Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Teritorial Pusat Pengendalian dan Pemenangan (Pusdal) SOKSI Lawrence Siburian.

Lebih lanjut, Bamsoet yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat HNSI ini mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dalam memajukan nelayan Indonesia.

Misalnya, penenggelaman kapal-kapal asing yang mencuri ikan sebagai bentuk keberanian Pemerintahan Presiden Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan laut Indonesia.

Walaupun banyak mendapat tekanan dari negara asing, namun Presiden Jokowi tak gentar.

Presiden Jokowi ingin agar kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, bukan nelayan asing.

“Sudah lebih dari 488 kapal pencuri ikan asing yang ditenggelamkan. Menyebabkan kapal asing tak lagi berani mencuri ikan di Indonesia. Stok ikan nasional jadi bertambah 5,4 juta ton dari 7,1 juta ton pada 2016, menjadi 12,5 juta ton di 2017. Sehingga menguntungkan para nelayan nasional karena hasil tangkapan mereka melimpah, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional,” papar Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, tegasnya hukum yang ditegakan dengan cara menenggelamkan kapal dianggap sudah memberikan efek jera.

Karenanya, DPR RI juga meminta pemerintah agar sisa kapal asing yang belum ditenggelamkan bisa diberikan kepada para nelayan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menangkap ikan.

"Selain menegakan kedaulatan di laut, berbagai bantuan juga diberikan agar nelayan mudah melaut. Misalnya di tahun 2017, terdapat bantuan 601 unit kapal dibawah 10 GT, 148 unit kapal 10-20 GT, 6 unit kapal 20-30 GT, 7.255 paket alat tangkap, 604 paket keramba jaring apung, 500.000 paket asuransi nelayan, pembangunan 20 lokasi Tempat Pelelangan Ikan higienis, dan berbagai bantuan lainnya," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini menerangkan, keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan taraf hidup nelayan juga terlihat dari naiknya Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP).