TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tranformasi birokrasi memiliki peran sangat penting dalam menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

"Birokrasi sebagai regulator, pelaksana kebijakan, monitoring dan koordinasi pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak boleh ketinggalan satu langkah pun dari perkembangan dunia," ujar Kalla saat membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (14/3).

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka.

"Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Baca: Astra Financial Incar 6.000 SPK Selama Gelaran GIIAS 2019

Dalam satu dasawarsa, reformasi birokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tata kelola pemerintahan telah mengalami perkembangan ke arah positif. Pembenahan dilakukan pemerintah pada berbagai sektor termasuk saat rekrutmen Aparat Sipil Negara (ASN) dengan berbasis komputer.

Selain itu mulai bermunculan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pengurusan berbagai izin dalam satu atap. Bahkan terkait perizinan pemerintah berusaha menyederhanakannya pengurusannya melalui sistem One Single Submission (OSS). Sistem registrasi modern, cepat dengan data terpadu yang dapat memangkas banyak rantai birokrasi.

"Ini arah birokrasi yang diinginkan publik yaitu birokrasi yang melayani dan memudahkan setiap masyarakat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik," ucap JK.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia merupakan modal utama menghadapi revolusi industri 4.0 dan untuk mewujudkan ASEAN sebagai the next big thing region.

"Saat ini eranya Industri 4.0 dimana segala hal bersentuhan dengan digital. Bahkan manusia lebih lama berinteraksi melalui dunia digital daripada fisik," ungkap Wapres Jusuf Kalla.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menteri PANRB) Syafruddin mengatakan keberhasilan yang telah diraih pemerintah selam 10 tahun menjalan reformasi birokrasi diantaranya meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis TI, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang fokus pada prioritas, akuntable dan transparan.

Keberhasilan lainnya adalah penerapan e-Goverment yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat dan terakhir meningkatnya integritas aparatur.

"Transformasi birokrasi yang terjadi saat ini merupakan jaminan agar peradaban manusia tetap stabil dalam pertumbuhannya, negara dan pemerintahan tidak tenggelam oleh distorsi perubahan waktu dan jaman," kata Menteri Syafruddin.

Apalagi dalam era saat ini dimana teknologi menjadi puncak transformasi peradaban manusia, masyarakat menuntut kehadiran negara melalui pemerintahan yang dinamis dan transformatif merespon perubahan. Dimana dalam sepuluh tahun mendatang Indonesia diprediksi memiliki bonus demografi berupa 66 persen penduduknya berusia produktif.

"Negara perlu segera menyiapkan tata kelola pemerintah yang baik agar dapat memanfaatkan peluang itu dengan menghadirkan kebijakan dan strategi yang baik sehingga momentum itu mendarat tepat pada landasannya untuk menggapai Indonesia Emas 2045," tegas mantan Wakapolri ini.