TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memenuhi panggilan Bawaslu DKI dengan agenda klarifikasi terkait kehadirannya dalam acara malam Munajat 212, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) lalu.

Fadli datang ke Bawaslu DKI ditemani oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria dan Juru Bicara Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman.

"Jadi saya diminta klarifikasi terkait kehadiran saya dalam munajat 212, tanggal 21 Februari lalu," kata Fadli di Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Senin (18/3/2019).

Dalam pernyataan klarifikasinya ke Bawaslu DKI, Fadli mengaku kehadirannya malam itu berkapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI yang diundang oleh panitia penyelenggara acara.

Dia juga menyanggah dirinya berkampanye dalam kesempatan itu. Sebab katanya, ia hadir bersama sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara lainnya seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

"Kami memberikan klarifikasi, penjelasan bahwa kehadiran saya di sana adalah sebagai Wakil Ketua DPR diundang oleh panitia. Jadi hanya itu saja sebetulnya yang disampaikan. Jadi tidak ada kegiatan kampanye di luar itu," jelas dia.

Baca: KPU, Bawaslu hingga Kemendagri Kembali Rapat bersama Komisi II DPR, Bahas Persiapan Pemilu

Sementara Juru Bicara Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman mengatakan Fadli dicecar 10 pertanyaan, namun hanya 6 sampai 7 pertanyaan saja yang berkaitan dengan perkara.

Dia juga menyampaikan tak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut Fadli menyatakan visi-misi program dan citra diri paslon.

Sehingga tidak benar bila ada pihak yang menduga kegiatan di malam Munajat 212 merupakan bentuk kampanye politik.

"Tadi cuma 10 pertanyaan ya di mana 2 sampai 3 soal identitas, jadi sekitar 6 sampai 7 pertanyaan saja yang sederhana," ungkapnya.