TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo membantah tudingan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut akomodasi untuk peserta apel pemerintah desa yang akan dilaksanakan 30 Maret 2019 di kawasan Gelora Bung Karno diambil dari dana desa.

Hadi mengaku sudah mendapat konfirmasi dari penyelenggara yakni Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Desa (BakornasP3KD) bahwa biaya akomodasi ditanggung penyelenggara dan peserta sendiri.

Menurut informasi yang diterima Tribunnews.com bahwa dalam surat undangan acara tersebut terdapat persyaratan pembiayaan sebesar Rp 3 juta per orang untuk akomodasi selama acara berlangsung.

“Kalau ada yang bilang dananya diambil dari dana desa salah, kami tak pernah dorong untuk itu, biaya dari kantong mereka sendiri,” ungkap Hadi Prabowo ditemui dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Hadi menegaskan bahwa pihak Kemendagri tak pernah menganjurkan aparatur desa untuk melakukan penyimpangan dana desa.

“Dalam perjalanan dinas kan ada yang sah dan ada yang tidak, memang penggunaan dana desa menjadi kewenangan masing-masing, kalau nanti penggunaannya tidak pas kan jelas Kemendagri tak pernah untuk menganjurkan hal itu,” tegasnya.

Hadi Prabowo menegaskan bahwa acara apel pemerintah desa yang akan berlangsung tanggal 30 Maret 2019 mendatang di kawasan Gelora Bung Karno bukan lah inisiatif pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

Baca: BNPB: 89 Orang Tewas, 74 Orang Hilang, dan 159 Orang Luka-luka

Hadi Prabowo menjelaskan bahwa acara itu merupakan inisiatif Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Desa (BakornasP3KD).

“Pemerintah dalam hal ini Kemendagri tak pernah ikut campur dalam acara tersebut termasuk waktu pelaksanaannya yang mendekati Pemiilu, semuanya inisiatif dari BakornasP3KD,” ungkap katanya.

Acara tersebut menjadi perbincangan dan mendapat respon dari Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief karena akan ada penyematan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo.

Namun Hadi kembali menegaskan bahwa itu bukan inisiatif pemerintah, namun dari penyelenggara.

Terlepas dari polemik itu, Hadi Prabowo mengapresiasi inisiatif BakornasP3KD untuk melaksanakan acara tersebut.

“Kami mengapresiasi karena acara tersebut positif, tapi masalah penganggaran dan keamanan harus diperhatikan secara cermat,” pungkasnya.