PDIP Minta KPU Dan Bawaslu Perbaiki Sistem Administrasi Cegah Pemilih Kehilangan Hak Pilih
Terakhir, mereka yang tidak memilih karena “korban” dari black campaign kelompok tertentu yang berniat mengganggu atau menggagalkan pemilu.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu harus berperan aktif memperbaiki sistem administrasi sehingga tidak ada pemilih yang hilang hak pilihnya, pada Pilpres 2019 mendatang.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menanggapi hasil survei Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang merilis Jokowi-KH Ma'ruf Amin paling banyak dirugikan jika angka golput tinggi di Pilpres 2019.
"KPU maupun Bawaslu harus berperan aktif memperbaiki sistem administrasi sehingga tidak pemilih yang hilang hak pilihnya karena maladministrsi, maupun kelompok-kelompok yang memprovokasi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya," ujar anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (19/3/2019).
Baca: Survei Jokowi Anjlok, Timses Bantah Tidak Maksimal
Andreas Pareira menjelaskan golput dibedakan dalam tiga kategori. Pertama, mereka yang tidak bisa memilih karena kealpaan sistem administrasi pemilu oleh pemyelenggara pemilu.
Kedua, mereka yang memang mengambil sikap untuk tidak memilih karena ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.
Terakhir, mereka yang tidak memilih karena “korban” dari black campaign kelompok tertentu yang berniat mengganggu atau menggagalkan pemilu.
Menurut dia, yang harus diatasi adalah kelompok pertama dan ketiga.
Karena bagaimanapun golput pada kategori pertama dan ketiga ini akah mengganggu pelembagaan pemilu yg demokratis.
"Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus berperan aktif memperbaiki sistem administrasi," ucapnya.
LSI Denny JA, merilis Survei yang dilakukan 18-25 Februari 2019 terhadap 1.200 responden menunjukkan golput bisa membawa kerugian bagi kedua kubu yang tengah berkompetisi.
Elektabilitas pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin meskipun unggul 27,8 persen atas pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga, nyatanya masih belum aman.
Sebab, jika berkaca dari angka golput di 2014 mencapai 30,42 persen.
Pasangan nomor urut 01 juga terbilang paling banyak dirugikan jika angka golput tinggi.
Salah satunya, di segmen pemilih minoritas.
