TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Isu cantrang kembali menyeruak menjelang pemilu presiden. Ada pihak yang menolak pelarangan cantrang, tapi ada pula yang mendukung.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal sekaligus Pengurus Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Riswanto, mengatakan, cantrang secara nyata memberikan dampak cukup luas, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, maupun pengolahan tradisional.

“Kehadiran cantrang bisa dikatakan ikut menjadi daya ungkit perenomian masyarakat Pantura. Cantrang juga merupakan alat penangkap ikan yang produktif untuk mendapatkan hasil yang banyak,” kata Riswanto dalam keterangan pers, Jumat (29/3/2019).

Ia membenarkan alat tangkap cantrang masih menjadi perdebatan atau bahan diskusi yang tak kunjung usai, baik di pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat.

Pemerintah menjanjikan akan ada kajian mendalam terkait penggunaan alat penangkap ikan tersebut agar tetap dipakai demi menyambung hidup para nelayan.

“Nelayan sangat berharap agar cantrang jangan dilarang, tapi diatur. Harus dipikirkan bagaimana agar alat yang berguna untuk menyambung hidup para nelayan itu tetap boleh digunakan, tapi tentunya tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Kita semua mencari solusi terbaik,” ucap Riswanto.

Hal senada disampaikan perwakilan nelayan tradisional yang mengatakan bahwa cantrang seharusnya tidak usah dilarang. Tinggal bagaimana memikirkan cara agar penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan laut.

Baca: Sandiaga Berencana Cabut Larangan Cantrang, Ini Kata Luhut

“Menurut saya cantrang seharusnya tidak usah dilarang. Yang penting ketika narik jarang, kondisi kapal itu harus mati mesinnya, jangan mutar-mutar. Itu tidak masalah. Daripada ikan-ikan kita dicuri nelayan asing, kan mending untuk kita sendiri,” jelas Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kuat Wibisono, dalam pesan singkatnya, Jumat.

Ia meminta pemerintah agar lebih memerhatikan nasib dan kesejahteraan nelayan tradisional. Salah satu caranya adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang memihak nelayan agar kehidupan para nelayan lebih baik ke depan.

“Kebijakan yang memihak nelayan. Misalnya soal penyaluran dana pinjaman yang seharusnya lewat koperasi-koperasi itu harus tepat sasaran ke nelayan,” kata Kuat.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, menuturkan, polemik cantrang ini hendaknya jangan dijadikan komoditas politik, apalagi semuanya dicuatkan mendekati pemilihan umum.

“Bagi para capres cawapres hendaknya jangan menjadikan isu cantrang ini sebagai barang politik. Nelayan adalah manusia yang berpikir jangka panjang. Memikirkan nasib anak cucunya. Sementara Presiden itu jabatannya hanya lima sampai 10 tahun saja,” tegas Susan dalam sambungan telepon, Jumat.

Ia juga mengkritisi pemberitaan di media yang lebih membesar-besarkan penolakan nelayan terhadap cantrang, dan bukan soal kerusakan lingkungan yang disebabkan cantrang.

Padahal, kerusakan lingkungan yang timbul adalah persoalan jangka panjang yang harus dipikirkan secara serius solusinya.

“Jika larangan cantrang dicabut, kelompok-kelompok pengusaha kapal-kapal besar seakan dapat angin segar. Mereka bisa semakin besar kepala. Mari kita semua berpikir bukan hanya dari perspektif bisnis saja. Karena jika benar (larangan cantrang) dicabut, ini bisa memicu konflik antar-nelayan,” tegas Susan.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan bertemu dengan nelayan, yang terbaru di Lamongan, Jawa Timur, Selasa (26/3), Cawapres Sandiaga Uno berjanji akan mengizinkan para nelayan mencari ikan menggunakan cantrang. Kebijakan pelarangan cantrang menurut Sandi sangat merugikan nelayan.

"Kebijakan itu sangat merugikan nelayan. Jangan hanya karena kita memperhatikan lingkungan, lantas membuat para nelayan dibatasi mencari ikan. Insya Allah di bawah Prabowo-Sandi nelayan Pantura sejahtera," kata Sandiaga di hadapan para pendukungnya.