TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tak mempermasalahkan jika calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 berpegang pada hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, maupun perhitungan internal.

Akan tetapi, menurut dia, hasil final yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan hasil resmi yang paling menentukan.

"Silakan saja ya, tetapi pada akhirnya hanya KPU yang instansi yang boleh," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Baca: Prabowo Perkenalkan Nama Barunya Haji Ahmad Prabowo Subianto

Amir mengatakan, jika masing-masing capres dan cawapres mengklaim kemenangan, maka akan berpotensi mengganggu ketertiban.

"Kalau masing-masing mengklaim telah membuat rekapitulasi sendiri dan mendeklarasikan sebagai kemenangan, ini ada potensi bahwa akan terjadi gangguan ketertiban," ujar Amir.

Amir mengatakan, sesuai poin pertama instruksi yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, semua pihak harus meredam potensi gangguan tersebut dan lebih mementingkan ketertiban NKRI dibandingkan kepentingan kelompok.

"Wajib bagi kita bersama-sama untuk meredam potensi seperti itu dan bagi Demokrat kepentingan tertinggi adalah kepentingan negara Republik Indonesia ya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan instruksi melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

SBY menginstruksikan seluruh pengurus partai dan kadernya tidak terlibat segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Berikut isi surat SBY tersebut:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menurut Demokrat, Klaim Kemenangan Pilpres Berpotensi Ganggu Ketertiban" 
Penulis : Haryanti Puspa Sari