TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga negara di bawah koordinasi Kemenko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019) pagi.

Rapat digelar menyusul dinamika politik dan keamanan pasca-pemungutan suara Pemilu Serentak 2019.

Dari pertemuan tertutup tersebut, Wiranto memastikan TNI-Polri akan menindak tegas segala bentuk aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta tindakan inkonstitusional.

"TNI-Polri akan tindak tegas untuk menindak dan netralisir berbagai aksi yang nyatanya akan mengganggu ketertiban dan semua upaya serta keutuhan bangsa Indonesia," ujar Wiranto seusai pertemuan.

Menteri yang hadir dalam pertemuan di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menkum HAM Yasonna H Laoly, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Baca: Kenapa Jokowi Menang di Quick Count Padahal Cuma Unggul di 15 Provinsi, Prabowo di 19 Provinsi

Dari pimpinan lembaga atau badan hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto lengkap dengan tiga kepala staf TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Kepala BAIS TNI Marsekal Muda TNI Kisenda Wiranata Kusuma serta Kepala BSSN Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi.

Wiranto menyampaikan, sebelum tindakan tegas dilakukan TNI-Polri, pihaknya mengimbau semua pihak untuk menghargai ajakan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2019.

"Kami juga minta agar para capres melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati proses finalisasi hasil pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU," tuturnya.

Menurut Wiranto, dari evaluasi pemerintah, penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan lima jenis pemilihan untuk kali pertama pada Rabu, 17 April 2019, berlangsung aman, damai dan tertib.

Hal itu dilihat dari tidak adanya gangguan keamanan dalam skala besar.

"Tidak ada satu insiden dalam skala besar yang mengganggu kelancaran Pemilu," kata Wiranto kepada peserta rapat.

Ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan sesungguhnya atau real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), khusus hasil Pemilihan Presiden (Pilpres).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan TNI dan Polri sudah siap untuk menjaga stabilitas keamanan pasca-pencoblosan.

Hadi Tjahjanto menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir segala upaya yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi.

"Kami TNI dan Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," kata Hadi Tjahjanto.

Baca: Mahfud MD: Kita Tak Harus Percaya Hasil Hitung Internal Kontestan Pilpres, Quick Count & Real Count

Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menambahkan pihaknya sudah meminta ke berbagai pihak terkait agar tidak melakukan mobilisasi massa, baik dalam perayaan kemenangan maupun ketidakpuasan.

"Kami sepakat tidak tolelir pihak manapun yang ganggu kamtibmas, apalagi sampai melakukan upaya inkonstitusional. Kemarin di Bundaran HI, kami bubarkan masa dari kedua pasangan. Ke seluruh Kapolda sudah saya perintahkan melakukan hal yang sama," tegas Tito Karnavian.

"Hitungan yang utama itu KPU, tunggu pernyataan resmi. Bagi pihak yang bertujuan ganggu stabilitas kamtibnas, hati-hati kami punya kemampuan deteksi. Kami pasti lakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya. (tribun network/theresia felisiani/gita irawan/coz)