TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding sepakat dengan usul Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan agar penyelenggaraan pemilu serentak harus dievaluasi.

Hal ini terkai banyaknya korban meninggal dunia yang kelelahan saat bertugas menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Kami sangat setuju untuk kedepan ada perubahan dalam Undang-undang pemilu kita, terutama terkait dengan pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres," kata Karding saat dihubungi, Selasa (23/4/2019).

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini pun menilai, gelaran pemilu serentak Pileg dan Pilpres 2019 ini justru banyak menimbulkan keburukan terkiat banyaknya korban dari petugas KPPS, Panwas dan Polisi yang mengawal proses pencoblosan hingga perhitungan suara.

Baca: Hidayat Nur Wahid: Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi

"Sangat merepotkan berdapak keburukannya lebih besar dari pada kebaikannya," ungkap Karding.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyarankan, penyelenggaraan pemilu serentak harus dievaluasi, terkai banyaknya korban meninggal dunia yang kelelahan saat bertugas menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ia mengatakan, sejak awal telah ada kekhawatirkan terkait beban kerja yang sangat berat dari seorang petugas KPPS, mengingat pemilu 2019 merupakan pemilu yang paling rumit.

“Itu lah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di Kepolisian ada korban,” kata JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, usai menerima tokoh dan pimpinan ormas Islam, Senin (22/4/2019) malam.