TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan perlu ada kajian khusus terkait saran pemilihan calon anggota legislatif digelar tertutup oleh partai politik.

Hal itu dikatakan Karding menyikapi saran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut agar pilpres dan pileg penyelenggaraanya dipisah, di mana pemilihan calon anggota legislatif digelar tertutup oleh parpol.

Sehingga, masyarakat cukup memilih partai, dan partai yang menentukan calegnya sendiri.

"Terkait nama dan nama caleg saya kira harus dikaji lebih mendalam agar ada kompetisi dari orang perorang disatu dapil," kata Karding saat dihubungi, Selasa (23/4/2019).

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini pun justru membeberkan terkait persaingan caleg di salah satu dapil.

Ia menyebut, persaingan justru terjadi di internal partai. Sehingga, saran agar partai mentukan calegnya justru membuat persaingan tidak sehat.

Baca: PKB Sepakat Saran Wapres Jusuf Kalla Soal Evaluasi Pemilu

"Biasanya rebuatan untuk mendapatkan satu atau dua kursi di internal partai itulah kemudian menjadi pertarungan sengit antar kader," jelas Karding.

Dikabarkan, Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta agar pilpres dan pileg penyelenggaraanya dipisah, di mana pemilihan calon anggota legislatif digelar tertutup oleh parpol.

Masyarakat cukup memilih partai, dan partai yang menentukan calegnya sendiri.

“Tentu harus evaluasi yang keras, Salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” kata Jusuf Kalla di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, usai menerima tokoh dan pimpinan ormas Islam, Senin (22/4/2019) malam.