Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Ini Pesan Menkumham kepada Warga Binaan di Cipinang
Yasonna meminta petugas serta pihak yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan agar meningkatkan kualitas
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, memimpin upacara peringatan puncak Hari Bakti Pemasyarakat ke-55 di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, pada Sabtu (27/4/2019).
Dalam sambutannya, Yasonna meminta petugas serta pihak yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan agar meningkatkan kualitas. Menurutnya, hal ini penting agar dapat melecut semangat warga binaan kembali ke masyarakat.
"Peringatan ini tentu tidak hanya dijadikan nostalgia semata. Lebih dari itu, peringatan ini harus mampu menjadi spirit daya pacu yang melibatkah semangat juang para pendahulu yag meletakkan dasar pemasyarakatan," tutur Yasonna di Susi di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019).
Menurut Yasonna, lembaga pemasyarakatan harus merubah cara pandang lama. Dirinya juga meminta kepada warga binaan agar memberikan kontribusi untuk bangsa.
"Kita wajib melakukan perbaikan, tentunya tidak hanya dalam komunitas umum, juga termasuk di dalamnya kapasitas warga binaan kita. Sehingga mejadi bagian dari anak bangsa, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Paradigma kita harus berubah untuk menyiapkan masyarakat yang tangguh, berketrampilan, dan berkecerdasan tinggi untuk berkompetisi," tutur Yasonna.
Seperti diketahui, dalam rangkaian acara tersebut, dilaksanakan juga sejumlah agenda. Di antaranya peluncuran buku 'Pemasyarakatan dan Legacy' yang ditulis oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, penandatanganan nota kesephaman atau MoU dengan BPIP, LAN, BNN, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, LPSK, dan KPAI.
Kemudian dilanjutkan penandatanganan prasasti UPT pemasyarakatan baru yakni Lapas Narkotika Rumbai, Bapas Tangerang, Rupbasan Mamuju, LPP Samarinda, dan LPKA Martapura.
Selanjutnya, ada penyerahan piagam penghargaan di antaranya kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.