TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan adanya dorongan untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presisen. Hal ini, demi menjaga NKRI tetap utuh sekaligus tak ingin jemawa terhadap keunggulan sementara.

“Benar bahwa kita diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Artinya, kita tidak perlu jemawa. Kita melakukan suatu persuasi. Agar ke depan kita bicara tentang Indonesia yang satu. Indonesia yang kita harapkan bisa memberikan kehidupan bagi orang banyak," kata Budi Karya di MCM Center, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Dihadapan para relawan Masyarakat Cinta Masjid (MCM) itu, Budi yang juga sebagai ketua dewan pembina berpesan, bahwa perjuangan dalam mengawal pemilu belum usai. Ia mengingatkan, mengawal Jokowi-Maaruf Amin sama seperti menjaga Indonesia dari rongrongan paham yang dikhawatirkan dapat meruntuhkan Pancasila.

“Ini adalah suatu momen di mana Indonesia digoda oleh suatu paham yang bisa meruntuhkan Pancasila. Kita dirongrong oleh cara-cara yang yang tidak adil, sangat membuat moral-moral bangsa ini banyak yang runtuh. Oleh karenanya, kita harus terua mengawal Pak Jokowi-Ma'ruf Amin dalam rangka mengamankan bahwa apa-apa yang menjadi hal-hal keragaman Pancasila dan sebagainya itu berjalan dengan baik," pungaksnya.

Disisi lain, sambung Budi Karya, pemerintah dalam hal ekonomi kreatif sudab memiliki banyak program yang tinggal dimanfaatkan.

"Kita harus kreatif pada kegiatan-kegiatan keekonomian. OJK punya program, BI punya program, Kementerian Keuangan punya program, Bu Menteri Keuangan punya program itu untuk pinjaman ibu-ibu. Nggak banyak cuma Rp 2 juta, paling banyak Rp 8 juta, dan mereka begitu antusias karena memang itu menghidupi umat," pungkas Menhub Budi Karya Sumadi.