Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP menanggapi positif keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu kota negara ke luar Pulau Jawa dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan implementasi pemindahan ibu kota negara tentu memerhatikan banyak aspek.

Satu di antaranya posisi geopolitik Indonesia yang begitu strategis dan menjadi titik temu, bahkan persenyawaan peradaban antar bangsa di seluruh penjuru dunia.

Baca: Terkait Pencairan Dana Santunan Bagi Petugas KPPS, KPU Bakal Lakukan Validasi Identitas

Kebutuhan pemindahan Ibu kota negara juga kata Hasto, mempertimbangkan arah masa depan Indonesia dimana pada 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia.

"Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia. Dipastikan ke depan akan jauh lebih banyak ruang hijau dan tata kotanya akan semakin asri dan menawan karena kantor-kantor pemerintahan negara pun akan menyesuaiakan dengan ibu kota baru tersebut," kata Hasto Kristiyanto.

PDI Perjuangan sendiri, menurutnya akan memberikan kontribusi terhadap kebijakan strategis Jokowi tersebut.

Baca: Update KPU: Hingga Senin 29 Maret 2019 Tercatat 304 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, 2.209 Sakit

Apalagi pada 1957 lalu, Bung Karno telah meletakkan masterplan dengan menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Ibukota Negara Indonesia.

Posisinya yang strategis, bahkan telah ditarik garis imajiner, yang menjadikan Kaliamantan Tengah benar-benar sebagai sentralnya Indonesia dan dunia.

Gagasan besar Bung Karno ini tentunya diintegrasikan dengan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca: Tangki Truk Meledak di Kenjeran, Begini Penjelasan Polisi

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibu Kota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita," ujarnya.

Dia tegaskan, Jokowi bergerak cepat dan memulai langkah strategis Indonesia Maju.

"Mari berpacu ke depan. Rakyat sudah menentukan Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu. Saatnya berpikir dan berpandangan maju," ucapnya.

Respons politikus PPP

, Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Jokowi menjawab keinginan lama yang telah ada sejak era Presiden Soekarno.

Baca: Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi: Hati Saya Panas Sama Abang

Apalagi jika melihat beban Jakarta yang semakin berat ketika memegang dua fungsi yakni sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.

"Sebuah keinginan lama melihat crowdetnya Jakarta sebagai ibu kota. Karena memegang dua fungsi yakni kota pemerintahan dan pusat niaga. Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta. Banjir pun begitu," ujar Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com, Senin (29/4/2019).

Baca: Gadis Asal Sumedang Nyaris Jadi Korban Rudapaksa Hingga Dibuang ke Jurang: Begini Penuturan Ayahnya

Menurut Baidowi, keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam.

Termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan," papar Baidowi.

Baca: Kasus Suami Bunuh Istri di Bekasi: Penemuan Mayat, Dibayangi Wajah Korban, dan Kronologi Kejadian

Jangan pula di ibu kota yang baru, imbuh dia, macet, banjir, dan kriminalitas, menjadi masalah baru.

Meskipun demikian ia yakin pemindahan ibu kota akan berhasil seperti negara-negara lain di dunia.

"Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ucapnya.

Tiga alternatif

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta. 

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem dari kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air. 

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun. Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca: Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Oleh sebab itu, Bambang mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota.

Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan. 

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga yang sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," paparnya.

Baca: Ibu Kota Dipindahkan, Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner

Alternatif kedua, kata Bambang, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta dengan raidus kira-kira 50 kilo meter sampai 70 km.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden jangan hanya bicara mengenai Jakarta tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa. 

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," ujar Bambang. 

Sementara pilihan ketiga yaitu, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia dan Presiden menyetujuinya. 

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih tehnis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang.