TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho tanggapi rencana pemerintah pindahan ibu kota Negara Republik Indonesia.

Sutopo merespons positif soal rencana pemindahan ibu kota yang diarahkan ke tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Sutopo menyetujui rencana tersebut dengan mengatakan bahwa Kalimantan memang merupakan wilayah yang aman dari gempa bumi.

Pendapat itu disampaikan Sutopo melalui kiriman di media sosial Twitter-nya berupa gambar peta persebaran wilayah rawan gempa.

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa

Baca: Bappenas Bilang, Pemindahan Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Akan Gunakan 4 Skema Pembiayaan

"Pemerintah terus matangkan rencana pemindahan ibukota Indonesia.

Kajian tahap awal dari Bappenas pemilihan wilayah ibukota mengerucut pada 3 kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kalimantan memang aman dari gempa. Bagaimana menurut anda?" tulis Sutopo.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Pemerintah mengkaji sejumlah lokasi di dalam dan luar Pulau Jawa.

Rapat terbatas yang dipimpin presiden dan wakil presiden ini dihadiri jajaran Menteri Kabinet Kerja terkait dan sejumlah kepala daerah antara lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota negara sudah muncul sejak era pemerintahan presiden pertama Soekarno.

Baca: Presiden Joko Widodo Putuskan Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa

Baca: Peneliti LIPI Puji Keberanian Jokowi Putuskan Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Presiden menimbang kembali siap atau tidaknya Jakarta sebagai ibu kota memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis.

Dengan menimbang aspek geopolitik, geostrategic, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaaan ada sejumlah lokasi yang dikaji pemerintah.