Setelah rapat Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan dalam rapat tersebut Bappenas memberikan 3 alternatif ibu kota.

Alternatif pertama tetap di Jakarta, kedua dalam radius 50 hingga 70 kilometer dari Jakarta, dan yang ketiga di luar Jawa.

Dari 3 alternatif tersebut Jokowi memilih alternatif terakhir, yakni di luar Jawa.

Baca: Catatan Anggota Komisi II DPR Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Baca: Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa, Apa Kata Gubernur Anies

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia," ujar Bambang PS Brodjonegoro saat rapat di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019), dilansir Kontan.co.id

Menurut Bambang, pemilihan ibu kota tersebut untuk menciptakan pembangunan Indonesia sentris.

Hal itu akan merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur.

Selain itu, lokasi baru juga menjamin ketersediaan luas lahan.

Dalam hal ini, lahan tersebut baik milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah tersedia dan bisa dibangun.

"Tidak lagi memerlukan biaya pembebasan lahan," terang Bambang.

Baca: Ini Kriteria Kawasan yang Layak Jadi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Versi Pemerintah

Baca: Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah, 10 Negara Ini Sudah Pindah Pusat Pemerintahannya

Berikutnya, lokasi ibu kota baru nantinya juga harus terbebas dari potensi bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

Selain itu ketersediaan air dan bebas dari pencemaran juga diperlukan.

Guna meminimalisir biaya investasi, Bambang menyarankan lokasi ibu kota baru telah memiliki akses mobilitas dan logistik.

Ibu kota baru merupakan kota kelas menengah yang sudah memiliki infrastruktur.