"Kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut bisa gunakan bandara yang sudah ada, demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi," jelas Bambang.

Infrastruktur dasar juga diharapkan sudah tersedia seperti air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai.

Selain itu lokasi tersebut tidak jauh dari pantai mengingat Indonesia sebagai maritim.

Dari aspek sosial, lokasi ibu kota juga harus memiliki budaya terbuka sehingga minim konflik sosial.

Pada sektor keamanan, ibu kota baru tidak berdekatan dengan batas negara.

Baca: Menurut Bappenas, Pemindahan Ibu Kota Butuh Dana Rp 466 Triliun

Baca: Soal Wacana Pindah Ibu Kota, Jokowi Contohkan Malaysia, Ini yang Bisa Ditiru dari Negara Tetangga

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi menilai keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam.

Termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan," papar Baidowi.

Jangan pula di ibu kota yang baru, imbuh dia, macet, banjir, dan kriminalitas, menjadi masalah baru.

Meskipun demikian ia yakin pemindahan ibu kota akan berhasil seperti negara-negara lain di dunia.

"Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ucapnya.

Baca: Presiden Jokowi Memutuskan Memindahkan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa, Inikah 3 Kota Alternatifnya?

Baca: Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa

Baca: Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa, JK Usul Mamuju dan Pare-pare

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)