TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho tanggapi rencana pemerintah pindahan ibu kota Negara Republik Indonesia.

Sutopo merespons positif soal rencana pemindahan ibu kota yang diarahkan ke tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Sutopo menyetujui rencana tersebut dengan mengatakan bahwa Kalimantan memang merupakan wilayah yang aman dari gempa bumi.

Pendapat itu disampaikan Sutopo melalui kiriman di media sosial Twitter-nya berupa gambar peta persebaran wilayah rawan gempa.

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa

Baca: Bappenas Bilang, Pemindahan Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Akan Gunakan 4 Skema Pembiayaan

"Pemerintah terus matangkan rencana pemindahan ibukota Indonesia.

Kajian tahap awal dari Bappenas pemilihan wilayah ibukota mengerucut pada 3 kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kalimantan memang aman dari gempa. Bagaimana menurut anda?" tulis Sutopo.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Pemerintah mengkaji sejumlah lokasi di dalam dan luar Pulau Jawa.

Rapat terbatas yang dipimpin presiden dan wakil presiden ini dihadiri jajaran Menteri Kabinet Kerja terkait dan sejumlah kepala daerah antara lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Jokowi menyebut gagasan pemindahan ibu kota negara sudah muncul sejak era pemerintahan presiden pertama Soekarno.

Baca: Presiden Joko Widodo Putuskan Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa

Baca: Peneliti LIPI Puji Keberanian Jokowi Putuskan Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Presiden menimbang kembali siap atau tidaknya Jakarta sebagai ibu kota memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis.

Dengan menimbang aspek geopolitik, geostrategic, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaaan ada sejumlah lokasi yang dikaji pemerintah.

Setelah rapat Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan dalam rapat tersebut Bappenas memberikan 3 alternatif ibu kota.

Alternatif pertama tetap di Jakarta, kedua dalam radius 50 hingga 70 kilometer dari Jakarta, dan yang ketiga di luar Jawa.

Dari 3 alternatif tersebut Jokowi memilih alternatif terakhir, yakni di luar Jawa.

Baca: Catatan Anggota Komisi II DPR Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Baca: Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa, Apa Kata Gubernur Anies

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia," ujar Bambang PS Brodjonegoro saat rapat di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019), dilansir Kontan.co.id

Menurut Bambang, pemilihan ibu kota tersebut untuk menciptakan pembangunan Indonesia sentris.

Hal itu akan merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur.

Selain itu, lokasi baru juga menjamin ketersediaan luas lahan.

Dalam hal ini, lahan tersebut baik milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah tersedia dan bisa dibangun.

"Tidak lagi memerlukan biaya pembebasan lahan," terang Bambang.

Baca: Ini Kriteria Kawasan yang Layak Jadi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Versi Pemerintah

Baca: Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah, 10 Negara Ini Sudah Pindah Pusat Pemerintahannya

Berikutnya, lokasi ibu kota baru nantinya juga harus terbebas dari potensi bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

Selain itu ketersediaan air dan bebas dari pencemaran juga diperlukan.

Guna meminimalisir biaya investasi, Bambang menyarankan lokasi ibu kota baru telah memiliki akses mobilitas dan logistik.

Ibu kota baru merupakan kota kelas menengah yang sudah memiliki infrastruktur.

"Kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut bisa gunakan bandara yang sudah ada, demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi," jelas Bambang.

Infrastruktur dasar juga diharapkan sudah tersedia seperti air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai.

Selain itu lokasi tersebut tidak jauh dari pantai mengingat Indonesia sebagai maritim.

Dari aspek sosial, lokasi ibu kota juga harus memiliki budaya terbuka sehingga minim konflik sosial.

Pada sektor keamanan, ibu kota baru tidak berdekatan dengan batas negara.

Baca: Menurut Bappenas, Pemindahan Ibu Kota Butuh Dana Rp 466 Triliun

Baca: Soal Wacana Pindah Ibu Kota, Jokowi Contohkan Malaysia, Ini yang Bisa Ditiru dari Negara Tetangga

Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi menilai keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam.

Termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan," papar Baidowi.

Jangan pula di ibu kota yang baru, imbuh dia, macet, banjir, dan kriminalitas, menjadi masalah baru.

Meskipun demikian ia yakin pemindahan ibu kota akan berhasil seperti negara-negara lain di dunia.

"Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ucapnya.

Baca: Presiden Jokowi Memutuskan Memindahkan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa, Inikah 3 Kota Alternatifnya?

Baca: Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa

Baca: Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa, JK Usul Mamuju dan Pare-pare

(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)