TRIBUNNEWS.COM - Pernyataannya soal provinsi 'garis keras' dikaitkan dengan isu khilfah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah.

Pernyataan Mahfud MD soal provinsi 'garis keras' tersebut menjadi polemik karena bersamaan dengan berkembangnya isu khilafah.

Dilansir TribunWow.com dari sambungan telepon dalam program acara Kabar Petang di TV One, Senin (29/4/2019), Mahfud MD mengaku tak sedikit pun menyinggung isu khilafah.

Diketahui bahwa pernyataannya di Metro TV yang mengatakan soal provinsi 'garis keras' menuai banyak tanggapan dari para tokoh.

Baca: Mahfud MD Tuding Ada Provinsi Garis Keras, Senator Aceh: Pernyataan Untuk Pengalihan Isu Kecurangan

Baca: Said Didu Langsung Protes setelah Dituding Mahfud MD Memprovokasi soal Pernyataan Garis Keras

Menanggapi itu, pembawa acara lantas menanyakan kepada Mahfud MD soal pernyataannya yang menjadi polemik lantaran berkembang bersamaan adanya isu khilafah.

"Pernyataan prof (Mahfud MD) ini menjadi polemik karena pada saat ini juga berkembang isu khilafah begitu prof," tanya pembawa acara.

"Ya saya kan tidak menyebut isu khilafah sedikit pun," kata Mahfud MD.

"Urusan khilafah itu urusan radikalisme, bukan urusan fanatisme, beda, di dalam kamus ilmu politik itu beda, " sambungnya.

Mahfud MD lantas menjelaskan adanya sejumlah term yang tidak dapat disamakan.

"Kan ada term, Islam moderat, Islam garis keras, Islam radikal, ada kelompok progresif, kelompok konservatif, itu beda, jangan disatukan," papar Mahfud MD.

Terkait itu, Mahfud MD kemudian menceritakan bahwa dirinya juga sering melakukan ceramah di masjid besar pada sejumlah provinsi.

Baca: Khawatir Memecah Belah Bangsa, Sandiaga Uno Enggan Tanggapi Pernyataan Garis Keras Mahfud MD

Baca: Respons Sandiaga Sikapi Pernyataan Garis Keras yang Dilontarkan Mahfud MD

"Anda tanya dong ke orang-orang Makassar, saya sering khotbah di masjid-masjid besar," ungkap Mahfud MD.

"Ke Padang juga, ke Aceh juga, karena Islam saya cocok dengan orang Aceh, saya tidak pernah menganggap orang Aceh itu salah," imbuhnya.

Soal pernyataannya yang menuai polemik, Mahfud MD menjelaskan, untuk itu ia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinyatakan menang dalam sejumlah lembaga survei resmi untuk merangkul masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD seperti yang dikehendaki oleh masyarakat di Padang, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

"Makanya, saya minta ke Pak Jokowi itu Anda sudah menang melalui televisi itu Anda rangkul mereka, tidak bisa hanya dengan kampanye biasa," papar Mahfud MD.

"Tapi harus meyakinkan bahwa Anda akan memberikan yang bagus bagi umat Islam seperti yang dikehendaki orang Aceh, Padang, dan Sulawesi Selatan,"

"Terus gimana saya harus minta maaf karena memuji memuji orang Aceh, begitu?" sambungnya.

Simak videonya dari menit 5.40.

Baca: Soal Tweet Garis Keras, Mahfud MD Sebut Said Didu Melupakan Dua Kata, Dulu dan Rekonsiliasi

Baca: Soal Pernyataan Garis Keras yang Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Mahfud MD

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Baca: Mahfud MD dan Said Didu Saling Berdebat, Sama-sama Saling Meluruskan Soal Ini

Baca: Pernyataan Mahfud MD soal Garis Keras Tuai Kontroversi, Tanggapan Kubu BPN hingga Jawaban Mahfud

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

Baca: Said Didu Sebut Kecurangan Pemilu Sistemik dan Masif, Mahfud MD Ungkap Ada Pembelokan Istilah

Baca: Ributkan Omongan Mahfud MD, Fadli Zon Ditagih Yunarto Wijaya Soal Menang Prabowo-Sandi 80%

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Baca: Mahfud MD Pertanyakan Klaim Menang 62% Prabowo-Sandi dan Permintaan Salinan C1 oleh BPN ke Bawaslu

Baca: Mahfud MD Jawab Said Didu soal Provinsi Garis Keras yang Disebut Menangkan Prabowo-Sandi

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

(TribunWow.com/Atri Wahyu/Lailatun Niqmah)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Jawaban Mahfud MD soal Ucapannya yang Jadi Polemik karena Berkembang Bersamaan dengan Isu Khilafah.