Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di 6 lokasi terkait suap Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018.

Minggu (5/5/2019) KPK menggeledah rumah tersangka Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat, rumah Panitera Muda Pidana Fahrul Azami, serta tersangka Jhonson Siburian yang berprofesi sebagai pengacara.

"Hari Senin (6/5/2019) penyidik melakukan penggeledahan di Pengadilan Negeri Balikpapan, kantor dan rumah SDM (Sudarman). Dan semua lokasi penggeledahan di dua hari itu di Balikpapan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).

Baca: Hakimnya Jadi Tersangka Suap, Pengadilan Negeri Balikpapan Diperiksa KPK

Dari dua hari penggeledahan itu, tim KPK menyita sejumlah barang bukti terkait penanganan perkara.

Di antaranya dokumen proses pidana pemalsuan.

"Kemudian ada slip penyetoran dana, barang elektronik yang terkait perkara, dan beberapa surat dan register perkara pidana terkait perkara yang disidik," ungkap Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara penipuan.

Selain Kayat, KPK juga menjerat dua orang lainnya dalam kasus ini, yaitu pengacara Jhonson Siburian dan pihak swasta Sudarman.

Baca: OTT KPK di Balikpapan: Kronologi Penangkapan, Upaya Kelabuhi Penyerahan Uang Suap hingga Respons MA

Kayat dijanjikan menerima suap sekira Rp 500 juta dari Sudarman yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Sudarman terjerat kasus pemalsuan surat bersama dua terdakwa lainnya.

Pemberian fee sebesar Rp 500 juta diberikan Sudarman melalui Jhonson selaku pengacaranya agar Sudarman terbebas dari kasus pemalsuan dokumen.

Pada saat itu, medio 2018, Sudarman pun belum bisa memenuhi permintaan hakim Kayat. Namun Sudarman siap memberikan Rp 500 juta jika tanahnya di Balikpapan laku terjual.

Baca: KSAD Bentuk Tim Telusuri Oknum TNI AD yang Sebar Berita Bohong Kepada Rizal Ramli

Untuk memberikan keyakinan pada Kayat, Sudarman sampai menawarkan agar Kayat memegang sertifikat tanahnya dan akan memberikan uang setelah tanahnya laku terjual. Namun Kayat menolak dan meminta fee diserahkan dalam bentuk tunai saja.

Kemudian, Desember 2018, jaksa penuntut umum menuntut Sudarman pidana 5 tahun penjara. Beberapa hari kemudian, Sudarman divonis bebas oleh hakim Kayat.