Jokowi menjelaskan alasan ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta, di mana penduduk di Pulau Jawa sudah dihuni sekitar 57 persen populasi penduduk.

Sedangkan populasi penduduk Pulau Sumatera, Kalimantan, serta lainnya, baru di posisi 6 hingga 21 persen.

Juga, terkait faktor lingkungan di Jakarta yang berada di lingkungan cincin api dan kerap dilanda banjir. Selain itu, mulai terbatasnya ketersediaan air bersih untuk ke depannya.

"Kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

"Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ucapnya.

Ada pun pimpinan negara yang hadir di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Kemudian, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.

Tampak juga hadir beberapa menteri kabinet kerja, yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memukul gong kepastian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain.

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi setelah menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.