Elite PKB: Pasti Kami Akan Tolak Pembentukan Pansus Pemilu Karena Sarat Kepentingan Politik Kubu 02
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan desakan pembentukan Pansus kecurangan Pemilu 2019 hanya untuk kepentingan politik kubu 02 Prabowo-Sandi.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai tidak ada kebutuhan mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilu 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan desakan pembentukan Pansus kecurangan Pemilu 2019 hanya untuk kepentingan politik kubu 02 Prabowo-Sandi.
"Kecuali kepentingan politik kubu 02 dan yang sudah tandatangan pun partai politik koalisi mereka," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada Tribunnews.com, Kamis (9/5/2019).
Baca: Menteri Airlangga Ungkap Investor Asing yang Minat Garap Mobil Listrik
Adapun, Pansus tersebut diusulkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V, Rabu (8/5/2019) kemarin.
Dia melihat, pembentukan Pansus tersebut merupakan gerakan politik untuk membangun framing bahwa pemilu ini memang curang.
"Itu kan curang menurut mereka. Sampai sekarang mereka tidak bisa memberikan data dan fakta. Dan mereka tidak mau percaya penyelenggara negara (KPU dan Bawaslu) yang mereka sendiri pilih," ucap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin ini.
Baca: Kivlan Zen: Andi Arief Setan Gundul, Masa Kita Dibilang Setan Gundul
Karena itu, dia yakin sekali usulan Pansus Pemilu ini akan kandas, karena sedikitnya jumlah partai politik koalisi 02 di DPR.
"Pasti dari kami akan menolak. Karena kita tahu hidden agenda Pansus ini untuk mengacaukan hasil pemilu dan akan berdampak tidak baik bagi bangsa ini," ujar anggota DPR RI ini.
Dia menegaskan, Pansus Pemilu hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat dan keinginan serta rencana kubu 02 yang selama ini sudah direncanakan.
"Bahwa kalau mereka kalah, maka akan mainkan seperti ini. Ini kita tahu lah. Jadi Pansus tersebut tidak akan pernah terwujud," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani. Anggota Komisi III DPR RI ini yakin bahwa mayoritas fraksi di DPR akan menolak usulan pembentukan panitia khusus kecurangan Pemilu.
Baca: Kades yang Kepergok Tiap Malam Tidur Sama Janda, Begini Nasibnya
Enam Fraksi dari partai koalisi pemerintahan akan menolak usulan tersebut. Enam fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, dan Hanura.
"Kalau kami fraksi-fraksi di koalisi pemerintahan ada enam akan menolak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/5/2019).
