Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemindahan Ibu Kota Negara

Kemendagri Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Sudah Saatnya Diwujudkan

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa menjadi suatu keniscayaan.

Kemendagri Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Sudah Saatnya Diwujudkan
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Presiden Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). 

Sumarsono menegaskan, pemindahan ibu kota merupakan sesuatu yang biasa. Karena itu, semestinya wacana pemindahan, tidak perlu digoreng sebagai isu politik kelompok tertentu.

Presiden Pertama RI Sukarno, pernah mencanangkan pemindahan ibu kota pada 1957-1958. Pemindahan urung direalisasikan, karena Sukarno fokus pada persiapan Asian Games 1962.

“Pak Jokowi memerintahkan Bappenas (Badan PerencanaanPembangunan Nasional) untuk lakukan studi awal ketika itu (2017). Hasilnya, dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan ibu kota. Bagi saya pribadi, Jakarta sudah 74 tahun jadi ibu kota. Sudah jenuh. Jakarta tidak sehat untuk sebuah kehidupan yang ideal,” ucap Sumarsono.

Status

Pada kesempatan itu, mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan berharap agar status Jakarta sebagai daerah khusus, tidak diubah. Jakarta tak berbeda dengan provinsi lain, apabila kekhususan itu direvisi.

“Begitu dicabut sebagai daerah khusus ibu kota, Jakarta seperti provinsi yang lain tidak ada bedanya,” kata Djohermansyah.

Dia menjelaskan, satu kabupaten dan lima kota di Jakarta, bakal berubah menjadi otonom, jika kekhususan dicabut.

“Bayangkan kalau di Jakarta Pusat, wali kotanya punya otonom. Tidak tunduk pada gubernur, kemudian di Jakarta Selatan, Barat, Utara, dan Timur juga begitu,” ungkap Djorhermansyah.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum mengatakan, seluruh kantor kementerian di Jakarta, semestinya tak perlu dipindah ke ibu kota yang baru.

Kementerian sektor perekonomian dan perdaganan tetap saja di Jakarta. 

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas