Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemilu Dituding Curang, Sekretaris TKN Jokowi-Maruf : Jangan Gunakan Konstitusi Jalanan

Kalaupun tidak puas dengan hasil pemilu kali ini, menurutnya ada mekanisme yang bisa ditempuh sesuai Undang-Undang yakni melalui Mahkamah Konstitusi

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Pemilu Dituding Curang, Sekretaris TKN Jokowi-Maruf : Jangan Gunakan Konstitusi Jalanan
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sekretaris TKN Ahmad Rofiq meminta jangan ada pihak-pihak yang menyebar opini soal pemilu curang, gagal, apalagi direkayasa.

‎Terkait aksi demo dalam beberapa hari terakhir di Bawaslu dan KPU, Ahmad Rofiq ‎menghormati hal tersebut namun dia berpesan jangan disertai dengan membangun opini yang negatif.

Baca: Polisi Bersorban Disiagakan Jaga Aksi Unjuk Rasa di Bawaslu

"‎Kita hormati seluruh pendapat, tapi tidak harus dengan membangun opini. Pemilu saat ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Jadi jangan ada pewacanaan pemilu curang, pemilu gagal dan direkayasa," ucapnya Ahmad Rofiq usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2019).

Kalaupun tidak puas dengan hasil pemilu kali ini, menurutnya ada mekanisme yang bisa ditempuh sesuai Undang-Undang yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Unjuk Rasa di Bawaslu, Lalu Lintas Jalan MH Thamrin Macet Parah

"Mekanismenya sudah diatur melalui MK, jangan pakai konstitusi jalanan karena itu melawan hukum dan negara bisa bertindak," tegasnya.

Jelang pengumuman perhitungan suara oleh KPU di 22 Mei 2019, Ahmad Rofiq yang juga Sekjen Perindo ini meminta masyarakat harus tetap percaya pada penyelenggara pemilu dan tidak gampang termakan dengan berita bohong.

Berita Rekomendasi

Aksi Demo Dijaga Ribuan Personel Gabungan

Massa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) yang diprakarsai oleh Eggi Sudjana dan Kivlan Zen akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, pihaknya menerjunkan 8.942 personel gabungan untuk mengamankan aksi ini.

Baca: Tersangka Kasus Ujaran Kebencian Soal People Power Ternyata Caleg DPR RI

Ratusan masa yang mengatasnamakan
Ratusan masa yang mengatasnamakan "Gerakan Suara Rakyat" melakukan unjukrasa atas ketidak puasan terhadap kinerja KPU Jawa Tengah dan memberikan kartu merah, Jumat (10/5). Unjuk rasa ini berlangsung di Jalan Veteran Kota Semarang berlangsung damai. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) (TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA)

Mereka akan dibagi untuk mengamankan dua titik, yakni KPU dan Bawaslu.

"Prinsipnya kami hari ini menyiapkan pasukan pengamanan di wilayah KPU dan Bawaslu. Memang ada beberapa aksi unjuk rasa kan, harus ada STTP atau surat pemberitahuan ada di Polda Metro Jaya. Nah salah satunya di wilayah Bawaslu dan KPU kita mempersiapkan personel itu," ucap Harry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/5/2019).

Selain itu, polisi juga turut mengawasi Masjid Istiqlal yang menjadi titik kumpul massa Gerak.

"Ya semua ada titik pengamanan di kita semua pokoknya yang masuk wilayah kita, kami siap amankan. Kalau Istiqlal kan bercampur antara massa dan masyarakat shalat jadi pengamanan rutin yang untuk pengamanan shalat Jumat," kata dia.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas