Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menjamin situasi keamanan dan ketertiban nasiona pada 22 Mei 2019.

Diketahui, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

Selain itu, ada pula ancaman people power yang disebut akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019.

"Yak, kita jamin aman (tanggal 22 Mei 2019). Polisi di backup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI, InsyaAllah aman," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Baca: Soal Ancaman Saat Pengumuman Rekapitulasi Suara, Wiranto: Senapan Simpan Dulu, Pakai Pentungan Saja

Iqbal menegaskan Polri tidak melarang semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya.

Namun, ia mengimbau agar pendapat itu disampaikan dalam koridor Undang-Undang (UU) atau hukum yang berlaku.

"Bahwa penyampaian pendapat dimuka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan apa namanya seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya," kata dia.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan agar masyarakat tidak boleh terlalu percaya dengan sejumlah informasi yang beredar di media sosial.

Baca: Sri Mulyani Bagikan Kiat Milenial Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Akan tetapi, jenderal bintang dua itu menegaskan pihaknya tidak akan memandang enteng serta akan tetap berjaga untuk segala kemungkinan.

"Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan," tutur dia.

"Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," katanya.

Pakai pentungan

Menko Pulhukam Wiranto meminta TNI dan Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.