"Menurutku enggak disetop. Mungkin dikurangi dan tindak preventif. Demokrasi enggak diganggu, tapi polisi sudah menunjukkan I Have done something untuk prevent chaos," tuturnya.

Bukan mobilisasi massa

Sementara, gerakan massa yang mungkin terjadi pada 22 Mei, disebut bukan bentuk mobilisasi dari pihak tertentu.

Melainkan, murni kesadaran rakyat untuk menjaga pemilu langsung, bersih, jujur, dan adil.

"Itu rakyat yang ingin pemilu jangan sampai curang. Ini rakyat yang bergerak, bukan kita lagi," kata CEO Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi M Taufik, di Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Taufik juga menyebut, tidak ada pengerahan massa secara khusus dari Seknas Prabowo-Sandi.

Masyarakat, menurutnya, sudah sadar akan gerakan nasional kedaulatan rakyat mengawal suara mereka sampai ke tingkat teratas, di depan kantor KPU dan Bawaslu.

Meski tidak ada pengerahan massa secara khusus, Taufik mengaku pihaknya akan tetap menerima masyarakat yang mau singgah di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

"Seknas memang enggak pernah mobilisasi. Mereka datang sendiri. (Tapi) Semua orang diterima. Kami pasti terima," cetusnya.

Soal kemungkinan dirinya hadir, Taufik sedikit menekankan, bahwa gerakan kedaulatan rakyat, berasal dari rakyat, tanpa perlu dimobilisasi pihak tertentu.

"Besok kita lihat. Saya kan rakyat juga," ucapnya.

32 Ribu Aparat

Sekitar 32 ribu pasukan gabungan TNI-Polri bakal diterjunkan untuk pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.

Pihak TNI-Polri hari ini mengadakan gelar pengamanan pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

TNI-Polri mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan cara bertindak di lapangan.

"Jumlah pasukan saat ini sudah lebih dari 32 ribu, hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI-Polri," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

"Dengan jumlah pasukan sebesar itu, memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya," sambungnya.

Meski begitu, Mabes Polri telah menyiagakan anggotanya Polda Jawa Barat dan Polda Banten, untuk bantuan kekuatan jika dibutuhkan.

Saat ini, pihaknya menunggu laporan dan analisis dari intelijen terkait perkembangan situasi keamanan.

Dedi mengungkapkan, sejauh ini pihaknya memantau kondisi keamanan masih kondusif.

Pihak intelijen juga telah memantau pergerakan massa dari setiap wilayah.

"Dari setiap wilayah sudah mendatakan mulai dari Aceh, Jawa, sampai dengan Sulawesi, Kalimantan. Semua sudah mendatakan," tutur Dedi.

Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah mengimbau para koordinator lapangan aksi, untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.

"Kami mengimbau, kita sudah komunikasi dengan koordinator lapangan untuk tidak perlu memobilisasi massa dalam jumlah besar," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, berkat imbauan tersebut, akhirnya kelompok itu hanya mengirimkan perwakilan dari setiap daerah.

Dirinya mengingatkan agar massa melakukan aksi sesuai norma hukum. Dedi menegaskan, massa yang membawa senjata tajam bakal mendapatkan tindakan tegas.

"Sifatnya lebih ke imbauan kepada seluruh massa yang akan ke Jakarta, untuk istilahnya tetap pada koridor yang konstitusional. Jika ditemukan masyarakat bawa senjata tajam, bawa benda membahayakan, akan diproses," tegas Dedi.

Sekjen PPP Arsul Sani menilai, pengamanan yang dilakukan TNI-Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei, tidak akan mengurangi hak warga untuk menyampaikan aspirasinya.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi banyaknya personel kepolisian dari luar Jakarta yang membantu pengamanan Ibu Kota di hari pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya yakin TNI dan Polri itu tidak akan mengurangi hak warga negara untuk berekspresi, berunjuk rasa, sepanjang semuanya masih dalam koridor aturan," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Arsul juga memprediksi massa dari luar Jakarta akan meramaikan aksi 22 Mei.

Menurut Arsul, juga tak tertutup kemungkinan aksi itu disusupi kelompok radikal.

"Kami kebetulan yang di Komisi III (DPR) kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme itu akan melakukan aksi," paparnya.

Karena itu, menurut Arsul, TNI-Polri harus melakukan pengamanan guna mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.

"Saya kira kita sudah bisa merasakan juga, bahwa dalam konteks kegiatan itu saja sudah cukup meningkat," ucapnya.