TRIBUNNEWS.COM - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, Selasa (21/5/2019), angkat bicara soal makin menghangatnya dinamika di tengah masyarakat karena Pemilu 2019.

Cantiasa menyerukan kepada seluruh jajaran Kopassus untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas di Jakarta, Selasa, Cantiasa menuturkan, selama proses Pemilu 2019 berbagai isu dan kejadian mengemuka silih berganti.

Isu-isu yang muncul belakangan mulai menyeret satuan elite Kopassus.

Baca: Pakar Hukum Tata Negara Sebut, Gugatan Prabowo ke MK Bisa Ditolak Meski Sudah Buktikan Kecurangan

Baca: Awalnya Tak Dipercaya, Ucapan Bu Tien Sebelum Wafat Jadi Bukti Kekuasaan Soeharto Bakal Berakhir

Peristiwa terbaru adalah penangkapan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko oleh Mabes Polri atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi 22 Mei.

Kopassus, menurut Cantiasa, merupakan satuan yang dihormati dan dibanggakan karena standar profesionalismenya yang tinggi.

Cantiasa juga menyebut Kopassus memiliki sejarah prestasi panjang dalam menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, Cantiasa memberikan ultimatum bahwa jangan sampai Kopassus kini justru dijadikan alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

”Tidak boleh ada satu pun prajurit Kopassus yang bertindak karena inisiatif pribadi, kelompok, maupun pihak-pihak lain di luar garis komandonya.

Tidak boleh ada prajurit Kopassus yang mengeluarkan komentar, apalagi bernada provokatif dalam media sosial maupun secara lisan,” tutur Cantiasa.

Agar prajurit Kopassus tak bertindak atas inisiatif pribadi, Cantiasa memerintahkan kepada setiap prajurit Kopassus untuk memegang teguh rantai komando dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan mereka.

Apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh prajurit Kopassus harus berdasarkan perintah tegak lurus yang disampaikan melalui garis komando.