Sebar Ancaman di Media Sosial, Polisi Tangkap Pengurus Yayasan Masjid Al Ittihad Tebet
Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mencolok Sekretaris Umum Yayasan Bina Sarana Masjid Al Ittihad Tebet, Budiono, terkait kasus dugaan ancaman.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mencolok Sekretaris Umum Yayasan Bina Sarana Masjid Al Ittihad Tebet, Budiono, terkait kasus dugaan ancaman di media sosial.
"(Yang bersangkutan) ditangkap karena mengancam di medsos," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).
Baca: Polisi Terus Gunakan Gas Air Mata untuk Bubarkan Massa
Meski membenarkan penangkapan tersebut, Argo belum bisa menjelaskan secara rinci kronologis penangkapan terhadap Budiono.
Baca: SBY Puji Langkah Prabowo Akan Tempuh Jalur Konstitusi Terkait Hasil Pilpres 2019
"Masih nunggu laporan dari krimsus," tutur Argo.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad, Rustam Amiruddin, mengatakan polisi menangkap Budiono pada Senin (20/5/2019) pukul 24.00 WIB.
Harapan Jusuf Kalla
Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla meminta agar masjid tidak dijadikan tempat mempertentangkan politik antar jemaah.
Hal tersebut diungkapkan Jusuf Kalla menyusul memanasnya situasi politik jelang pengumuman pemilu Pileg dan Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019.
Ia mengatakan, masjid merupakan tempat ibadah yang diharapkan dapat membawa kemakmuran bangsa.
"Harapan saya masjid menjaga keamanan. Akhir-akhir ini isu-isu dalam dua hari ini tampaknya dan saya harapkan masjid tidak dimanfaatkan untuk mempertentangkan politik antara jemaahnya. Masjid untuk ibadah dan kemakmuran bangsa," ujar Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam kegiatan buka puasa bersama, di Istana Wapres RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Baca: Lembaga Takmir Masjid PWNU DKI Terbitkan Larangan Tampung Massa Aksi 22 Mei Menginap di Masjid
Wakil Presiden RI tersebut pun melanjutkan, ke depan para pengurus masjid dapat mengembalikan fungsi masjid yakni untuk memakmurkan masyarakat.
"Jadi semuanya pengembangan ekonomi basis masjid itu juga sejak dulu ada. Karena itulah kita kembalikan itu fungsinya masjid. Bagaiamana baiknya jika menjaga juga kemajuan dan keamanan negeri ini," kata dia.
Jusuf Kalla menceritakan dirinya memiliki pengalaman mengesankan di masa kecil terkait masjid.
Baca: Bacaan Doa Sholat Tahajud hingga Tata Cara & Keutamaan Sholat Sunah di Waktu Malam Ini
Dirinya mengingat betul, masjid di masa kecilnya dijadikan sebagai tempat bersosialisasi dengan teman-teman saat bersekolah.
"Saya masih ingat waktu saya kecil, di kampung saya di Bone, taraweh kita ketawa-ketawa dengan teman-teman, saya seumur SD. Datanglah bilal marah, mutar-mutar kuping saya, diusir disuruh ke luar jangan di dalam. Ini suatu ingatan yang tak pernah saya lupakan. Bagaimana telinga saya dijewer oleh bilal," ungkap Jusuf Kalla.
Lembaga Takmir Masjid PWNU DKI Terbitkan Larangan
Seluruh takmir masjid yang berada di bawah naungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta diminta melarang masyarakat yang ingin menginap dalam rangka menghadiri aksi di depan KPU pada 22 Mei 2019.
Ketua Lembaga Takmir Masjid (LTM) PWNU DKI Jakarta, Husni Mukhsin, mengatakan pihaknya telah melarang dengan menerbitkan instruksi pada Jumat (17/5/2019).
Surat instruksi bernomor 070/A/LTM/-NU/V/2019 itu ditandatangani dirinya dan Sekretaris LTM PWNU DKI Ahmad Yani.
Dalam instruksi tersebut, seluruh ketua LTM Pengurus Cabang NU DKI Jakarta diminta agar menginformasikan pelarangan tersebut kepada seluruh takmir masjid.
Baca: Sikapi Aksi 22 Mei 2019, Luhut Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir
"Bersama ini kami LTM PWNU DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh ketua PCNU DKI Jakarta untuk menginformasikan kepada seluruh takmir masjid yang dibawah naungan Nahdlatul Ulama agar menolak kehadiran masyarakat yang ingin bermalam atau menginap di masjid tersebut hanya demi menghadiri kegiatan demo di KPU Pusat pada tanggal 21-22 Mei," ujar Husni, ketika dikonfirmasi, Senin (19/5/2019).
Ia memaparkan satu alasan NU Jakarta mengeluarkan instruksi tersebut karena masjid dinilai sebagai sarana beribadah, bukan tempat politisasi.
Baca: Soal Aksi 22 Mei, Sekjen PDIP: Mereka yang Ingin Menghasut Akan Berhadapan Dengan Rakyat
Husni turut menghimbau agar takmir masjid menjaga kesucian masjid dari kepentingan politik.
Terutama di Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT.
"Pengurus takmir masjid tidak terpancing ikut dalam hiruk pikuk situasi politik hingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemakmuran masjid," ucapnya.
Baca: KPK Geledah Rumah Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta Rumah 2 Direksi PT DRU
Lebih lanjut, ia juga meminta kepada masyarakat Jakarta, terutama jemaah dan takmir masjid untuk menjaga keamanan dan ketenangan di lingkungan masing-masing.
Selain itu, kata dia, semua pihak digarap bersama-sama mencegah dari gangguan dan ancaman perpecahan bangsa dan negara.
"Demikian pernyataan sikap LTM NU DKI Jakarta agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan mengedepankan Al Ahlakul Al Karimah," ketanya.
Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi
Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.
"Kita terdeteksi ada enam elemen yang akan ke Jakarta," kata Candra saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).
Baca: Jelang 22 Mei, Prabowo Tipiskan Selisih Suara atas Jokowi, Berikut Hasil Rekapitulasi 31 Provinsi
Seperti yang diketahui, pada Rabu mendatang, tepat di hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, sejumlah massa akan menggelar unjuk rasa penolakan hasil pemilu di Jakarta.
Candra melanjutkan, pergerakan massa dari Bekasi terdiri dari enam elemen, dia tidak merinci secara detail elemen apa saja yang siap berangkat ke Jakarta.
'01 enggak berangkat, 02 semua kurang lebih ada 400 orang mereka berangkat pakai kendaraan pribadi, tidak ada titik kumpul," jelas Candra.
Dia mengaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengawalan massa yang akan bergerak ke Jakarta. Hal ini lantaran polisi akan fokus melakukan pengamanan disejumlah titik objek vital.
"Ada 3 titik yang dipantau objek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan, termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi," ungkap Candra.
Dia mengimbau, warga sebaiknya tetap berada di Bekasi lantaran kondisi keamanan di kantor KPU RI bisa dibilang cukup rawa saat pengumunan pemilu nanti.
Hal ini menyusul adanya pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang diamankan Densus 88 bahwa, kelompoknya berencana menyerang kantor KPU RI pada 22 Mei 2019.
"Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu, enggak tau juga kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra.
Baca: Polisi Bantah Penangkapan Lieus Sungkharisma Terkait Pengamanan 22 Mei
Warga Kabupaten Bekasi sebaiknya menyaksikan pengumuman hasil pemilu 2019 melalui siaran langsung di televisi, tidak perlu harus berkumpul ke Jakarta.
"Sudahlah di sana (Jakarta) ditunggangi siapa kita tidak tahu, amannya kita tidak usah ke Jakarta kita pantau dari rumah masing-masing hasilnya," jelas dia.