TRIBUNNEWS.COM, NTT - Dalam rangka mewujudkan masyarakat nagekeo yang damai, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT melalui Kesbangpol Kabupaten Nagekeo mengadakan Kegiatan internalisasi kurikulum bina damai bagi Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal untuk dapat mewujudkan dan menanamkan nilai-nilai serta sensitivitas damai bagi setiap individu masyarakat dan aparatur pemerintah sebagai kompetensi dasar penunjang pelaksanaan kerja dan pemberian pelayanan serta perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang.

Kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Bupati Nagekeo Bapak Marianus Waja, SH, dimana dalam sambutannya bapak wakil Bupati menyampaikan bahwa kabupaten Nagekeo ini merupakan dapat menerima perbedaan, baik secara suku, adat dan budaya yang tertanam sejak lahir pada manusia, begitu juga dengan perbedaan keagamaan, kabupaten Nagekeo pun selalu menjaga nilai-nilai kerukunan umat beragama, dimana warga masyarakat selalu hidup rukun berdampingan dan saling menghargai satu sama lainnya.

Hal inilah modal yang paling utama dalam pembangunan dalam masyarakat di Nagekeo, Wakil Bupati Bapak Marianus Waja, SH, sangat senang dan antusias serta bersemangat sekali dalam Kegiatan internalisasi kurikulum bina damai tersebut. Hal yang utama dalam mewujudkan janji-janji politik beliau bukanlah insfrastruktur akan tetapi keamanan dan kesejahteraan masyarakat nagekeo lah yang utama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Bapak Hasrul Edyar, dalam sambutannya Bapak Hasrul Edyar memperkenalkan staf-staf yang menggawangi Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik yang hadir di kabupaten Nagekeo seperti Kasubdit Wilayah 5 bapak Yani Marsidik, Kasubdit Wilayah 3 Bapak Teguh Hermawan.

Dalam sambutan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik lebih menekankan bagaimana kondisi dari kabupaten Nagekeo yang selalu aman, nyaman dan damai, hidup rukun beragama merupakan contoh besar untuk Kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia.

Kabupaten Nagekeo yang memiliki potensi alam yang luar biasa dapat mendorong Pemerintah Kabupaten untuk dapat melaksanakan visi misi dari pemimpinnya yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, gemah lipah lohjinawi terlepas dari konflik sosial di masyarakat.

Pentingnya pendidikan karakter bangsa yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pengembangan nilai-nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia serta para Aparatur pemerintah sebagai motor penggerak pembangunandi Indonesia “ jelas Hasrul lagi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, memberi ruang keterlibatan Masyarakat, Pranata Adat dan aparatur resmi pemerintahan Desa untuk terlibat penanganan Konflik Sosial, diperkuat dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut perubahan tata cara penanganan yang lebih mendasar dan lebih baik. Sekaligus memberi harapan yang cukup besar dalam perubahan paradigma penanganan konflik yang ada," papar Hasrul Edyar lebih lanjut.

Adapun tahapan utama kegiatan Kurikulum Bina Damai dalam Lembaga pendidikam formal dan non formal, dimulai dari Tahapan Persiapan, tahap diseminasi ide dan penggalian gagasan di lingkungan Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik dalam bentuk workshop. Pada tahap ini juga sekaligus disepakati pembentukan Tim Penyusun Kurikulum Bina Damai.Tingkat Kabupaten Nagekeo.

Saat ini di tahun 2019 Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik telah melaksanakan kegiatan Workshop Bina Damai di 3 wilayah Pasca Konflik; yakni kabupaten Buru, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Nagekeo dari 6 Kabupaten di Indonesia, selain kegiatan workshop tersebut Direktorat kami juga melaksanakan kegiatan Festival Pranata Adat untuk perdamainan di 15 Kabupaten diseluruh Indonesia, dan dalam waktu dekat ini akan di laksanakan di Kabupaten Ende yakni pada tanggal 26 – 28 Mei 2019, “ papar Hasrul Edyar lebih lanjut.