TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi-JK atas kelancaran mudik lebaran tanpa hambatan berarti sehingga mudik makin digemari.

PDI Perjuangan menilai, dengan kepemimpinan tepat, merakyat, dan kemampuan perencanaan yang matang, mudik lebaran tahun 2019 menunjukkan kemajuan pesat tanpa hambatan berarti.

Selain itu, harga kebutuhan pokok rakyat relatif stabil dan terkendali.

"Baru kali ini mudik berjalan lancar dan terjadi di seluruh moda transportasi. Rakyat gembira atas capaian ini," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2019).

Bagi PDI Perjuangan, kesejatian watak pemerintah diukur dengan cara sederhana, yang bertitik tolak dari apa yang dirasakan rakyat dan bagaimana pemahaman pemimpin terhadap rakyatnya.

Hasto menyebut, pemerintahan Jokowi-JK mampu menjawab kebutuhan rakyat Indonesia melalui mudik berjalan lancar.

Tidak hanya itu, mudik mampu menggelorakan semangat gotong royong kolektif sehingga begitu banyak pihak yang terlibat, Pemerintah, Parpol, Swasta, dan BUMN yang tergerak mengadakan mudik bersama untuk rakyat Indonesia.

Baca: Menhub Budi Ungkap Kapal RS Terapung Beroperasi 2019 di Perairan Sumenep

"Maka lebaran, Idul Fitri, menjadi perayaan bersama, keagamaan dan kuktural, dimana semua bisa berhalal bihalal dengan tenang, gembira dan penuh semangat persaudaraan," ucap Hasto.

Hasto pun berkisah, istilah Halal bi halal sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1948 oleh Bung Karno dan KH Wahab Chasbullah atau Kyai Wahab.

Saat itu Bung Karno meminta pendapat Kyai Wahab atas situasi bangsa dan negara dimana elit politiknya terpecah, saling curiga, sehingga diperlukan cara yang efektif untuk menggunakan momentum lebaran, membangun persaudaraan nasional.

Semula Kyai Wahab mengusulkan agar pada saat Idul Fitri diadakan silaturahim nasional. Namun Bung Karno menganggap istilah itu sudah biasa.

Maka, Kyai Wahab kemudian mengusulkan istilah halal bi halal. Sebab para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan.

Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Maka jadilah halal bi halal sebagai tradisi yang terbukti menyatukan

Makna halal bi halal itulah yang relevan dengan situasi politik saat ini.

“Pileg dan Pilpres sudah selesai dengan partisipasi rakyat yang begitu tinggi. Saatnya kedepankan persatuan nasional, kedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Semua menyatu dalam semangat halal bi halal. Jadikan lebaran dengan makna halal bi halal yang sejati,"ungkop Hasto.