Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boni Hargens, akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.

Hal itu disampaikannya menyusul adanya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng, milik Pemkab Manggarai.

Baca: Si Doel The Movie 2 hingga Singel 2, Berikut ini Deretan Film Bioskop Indonesia Saat Lebaran 2019

Direktur RSUD itu mengakui hingga kini belum ada stok obat di daerahnya, termasuk di Dinas Kesehatan dan di seluruh Puskesmas, yang membuat pasien harus mencari sendiri obat di Rumah Sakit Swasta di Labuan Bajo, yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan darat dari Ruteng.

Boni menyatakan, hal ini merupakan bukti ketidakbecusan pihak Dinas Kesehatan di kabupaten yang dipimpin Bupati Kamelus Deno itu dalam menjalankan mandat melayani rakyat.

“Saya minta Pemda Manggarai segera mengevaluasi total layanan kesehatannya,” kata Boni kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).

Ia pun menyatakan, penggunaaan anggaran di Dinas Kesehatan perlu diinvestigasi, mengingat keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Manggarai sudah sering disampaikan masyarakat.

“KPK perlu segera menginvestigasi pemakaian anggaran kesehatan di Manggarai,” jelas Boni.

“Saya sudah tidak sabar dengan ketidakbecusan banyak Pemda di NTT, terutama di Manggarai, setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat selama ini,” tambahnya.

Boni menegaskan, layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran/ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tegasnya.

Pada Selasa (4/6/2019), Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng, di mana salah satu keluarganya yang digigit ular berbiasa dan berobat ke rumah sakit itu diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.

Dalam unggahannya, ia mengatakan, “kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.”

Direktur RSUD Ven Mboi, dr Elisabet Adur mengakui adanya kasus seperti yang diungkapkan Boni.

Ia mengatakan, mereka sudah berupaya mencari cara agar bisa segera mendapatkan obat, namun tidak tersedia stok di area Ruteng.

“Susah juga, minta di Puskesmas pun tidak ada, tidak ada semua. Mau minta di Dinas Kesehatan juga tidak ada,” katanya.

Ditanya terkait solusi untuk kasus seperti yang diungkap Boni, ia mengatakan, mereka memilih meminta pasien mencari sendiri.

“Kita anjurkan orang per orang, (untuk) mau beli di Labuan Bajo,” jelasnya.

Boni menyatakan, seharusnya pemerintah tidak main-main dengan urusan layanan kesehatan.

Baca: Respon Komisioner KPK Terkait Arsitektur Masjid Al Safar yang Menyerupai Simbol Illuminati

“Selain kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai, khususnya, dan NTT umumnya,” tegasnya.

“Semoga kasus ini mendapat perhatian dari institusi KPK sebagai pranata demokrasi yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” tutup Boni.