Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Enam kepala daerah terpilih baru saja menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Enam kepala daerah tersebut antara lain pasangan Gubernur-Wagub Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, Gubernur-Wagub Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno, dan Gubernur-Wagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali.

Baca: Lama Tak Berjumpa, Jokowi dan JK Nge-Vlog Bareng

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menemani mereka mengatakan, enam kepala daerah banyak mendapat masukan dari KPK.

Terutama soal bagaimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bersama-sama sepakat sebagai agen pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Tadi juga disampaikan beberapa poin-poin area-area rawan korupsi, sudah. Kemudian laporan-laporan masyarakat juga di daerah gubernur sepakat untuk menjaga karena kan memiliki janji politik pada masyarakat pada saat kampanye," ucap Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

"Paling tidak ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kedua paling tidak menyangkakan saya anti korupsi di daerah," lanjutnya.

Sepakat dengan Tjahjo, Gubernur Lampung periode 2019-2024 Arinal Djunaidi juga menginginkan hal serupa.

Dia bersama Wagub Chusnunia Chalim berharap dapat menjadi teladan di Lampung dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kami baru dilantik hari ini jadi belum banyak yang harus kita lakukan. Tapi paling tidak saya dengan wakil gubernur ingin menunjukkan keteladanan agar dikemudian hari Lampung itu kemungkinan kecil kejadian yang menimbulkan penyimpangan. Karena kalau pemimpinnya teladan biasanya menurun sampai ke bawah. Saya kira itu," tutur Arinal.

Sementara, Gubernur Maluku Murad Ismail berkelar kedatangannya ke KPK merupakan untuk yang pertama dan terakhir kalinya.

"Sangat luar biasa, mudah-mudahan kita masuk KPK yang pertama sampai yang terakhir. Insyaallah kita akan pegang betul apa yang telah dibicarakan oleh KPK dan apa yang kita sampaikan dan kita adalah agen KPK di daerah. Kita bisa melaksanakan tugas secara baik jujur dan melayani," ujar Murad.

Mengenai masalah suap jual beli jabatan yang sering kali terjadi di lingkungan pemerintahan, Murad bersama Wagub Barnabas Orno sepakat untuk mencegahnya di lingkungan Pemprov Maluku.

"Kemarin waktu kami begitu dilantik kami menyurat ke Menteri Dalam Negeri dan ada beberapa jabatan yang ditempati kami sudah assessment dengan Mabes Polri. Dan sudah kita laksanakan semua. Kemarin kami surati lagi, mudah-mudahan Pak Mendagri membalas agar kami bisa segera membersihkan," tandas Murad.

Terakhir, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan, selalu merasa senang apabila ada anggota KPK yang mampir ke daerah di bawah kepemimpinannya.

Menurutnya, hal itu adalah salah satu upaya KPK dalam ikut memperhatikan Maluku Utara dari tindak pidana korupsi.

Baca: Menhan Pastikan Sidang Sengketa Pemilu di MK Berjalan Aman

"Selalu senang KPK hadir di Maluku Utara. Beberapa anggota dari KPK yang selalu datang. Kenapa saya sebagai gubernur juga dipanggil ustaz. Ya kalau ada masalah yang malu saudara-saudara sendiri, bukan hanya saya," seloroh Abdul Gani.

"Apa yang disampaikan Gubernur Maluku dan Lampung, saya kira kita punya komitmen bersama-bersama di depan Menteri Dalam Negeri dan pimpinan KPK, semoga kita berbuat yang terbaik untuk negeri yang kita cintai ini," sambungnya.