Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Tim Hukum 02 Singgung Dana Kampanye Jokowi, TKN: Hasil Audit WTP

Menurut Hasto, salah satu bukti cari kesalahan adalah tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan bantuan dana kampanye.

Tim Hukum 02 Singgung Dana Kampanye Jokowi, TKN: Hasil Audit WTP
Fransiskus Adhiyuda
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai, Tim Hukum 02 cenderung mencari-cari kesalahan dan melupakan substansi pokok bahwa sengketa yang diajukan ke MK seharusnya memiliki dampak signifikan terhadap hasil pilpres.

Menurut Hasto, salah satu bukti cari kesalahan adalah tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan bantuan dana kampanye.

"Tim hukum 02 seharusnya paham bahwa rekening dana kampanye dibuka atas nama Capres dan Cawapres.

Bantuan dana bagi tim kampanye daerah, dilakukan melalui rekening dana kampanye tersebut, sehingga otomatis terkirim dan dicatatkan oleh TKD ke KPUD sebagai transfer dari rekening atas nama paslon. 

Ini yang tidak dipahami tim hukum 02 sehingga dikesankan sebagai bantuan dari paslon melebih ketentuan,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

Baca: Valtteri Bottas Mengaku Bahagia dengan Hasil yang Diraihnya di GP Kanada 2019

Baca: Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Motor, Sempat Terdengar Lentusan Senjata Api

Baca: Perjalanan Panjang Kasus Mutilasi Vera Oktaria, Pertama Ditemukan hingga Prada DP Ditangkap

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, gugatan ke MK seharusnya adalah gugatan dengan dalil hukum yang matang, dilengkapi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan berpengaruh signifikan terhadap hasil.

Tim Hukum 02, kata Hasto, lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material.

Jadi, Hasto meyakini, bahwa ditinjau dari substansi hukum, maka MK akan sangat sulit pengabulkan gugatan pemohon karena minimnya bukti.

“Sudah saatnya tim kampanye paslon 02 dan tim hukumnya menyiapkan soft landing dan menyadari realitas pilihan rakyat yang berdaulat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas