Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

‎Jokowi Singgung Soal Jatah Menteri untuk Aktivis 98, Begini Respons Wiranto

Merespon itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan soal posisi menteri itu sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden.

‎Jokowi Singgung Soal Jatah Menteri untuk Aktivis 98, Begini Respons Wiranto
Rina Ayu/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang ditemui di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - ‎Presiden Jokowi menyinggung soal jatah menteri untuk aktivis reformasi tahun 1998.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara Halal bi Halal dengan sejumlah aktivis 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Adian Napitupulu salami dan sapa Jokowi
Adian Napitupulu salami dan sapa Jokowi (Twitter @Murtadhaone)

Menurut Jokowi, jatah tersebut bakal diberikan mengingat pasca-reformasi aktivis 98 belum pernah ada yang menjabat sebagai menteri.

Baca: Respons Ketua Komisi III DPR RI Sikapi Kunjungan Pansel Capim KPK ke Institusi Polri

Baca: Kronologi Crash MotoGP Catalunya 2019 Versi Jorge Lorenzo yang Jadi Biang Keladi Insiden

Baca: Sejumlah Kecelakaan di Tol Cipali Selama Tahun 2019, Dipicu Sopir Mengantuk Hingga Tabrakan Beruntun

"Sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati, di DPR, Wali Kota atau jabatan yang lain. Namun saya juga dengar ada yang belum, saya lihat di menteri belum," ujar Jokowi.

Mendengar itu, peserta acara meneriakkan nama politikus PDIP Adian Napitupulu yang ada satu panggung dengan Jokowi.

Adian Napitupulu
Adian Napitupulu (Amriyono Prakoso)

Jokowi tidak menggubris seruan peserta.

Dia juga menolak menyebut inisial aktivis 98 yang dinilai pantas menjadi menteri.

Merespon itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan soal posisi menteri itu sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden.

"Loh kok tanya saya. Itu sepenuhnya hak prerogratif presiden. Tidak usah diributkan dan masih lama juga, masih Oktober. Tergantung presiden bagaimana beliau sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang beliau lakuka. Saya kirabeliau sudah punya rencana untuk itu, tidak perlu kita ributkan dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun," tutur Wiranto, Senin (17/6/2019) di kantor Kemenko Polhukam.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas