TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan 21-22 Mei 2019 di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun, Ryamizard mensyaratkan semua pihak di dalam TGPF harus netral.

"Untuk mencari kebenaran yang benar kita dukung, tapi untuk mencari benar yang tidak benar itu saya tidak dukung," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

"Orangnya harus tidak berpihak, harus mental, moral baik, tidak masalah. Tapi kalau orangnya ke sana ke sini, itu berbahaya," imbuhnya.

Baca: Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi, Yusril Bilang Begini

Baca: Sidang Ketiga di MK, Saksi Izin ke Toilet hingga Bambang Widjojanto Diancam Diusir Keluar

Selain itu, Menhan Ryamizard menegaskan TGPF dilakukan untuk mencari kebenaran dan tanpa ada keberpihakan ataupun mencari-cari kesalahan.

"Mencari kebenaran itu penting, kita tahu ini ada yang salah, tapi kalau kita mencari kesalahan itu salah terus dong, ngerti maksud saya kan?" tegasnya.

Sikap Menhan yang mendukung pembentukan TGPF berlawanan dengan keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut Tito, sejauh ini Polri sudah mempercayakan penanganan kasus ini kepada pejabat tinggi Polri yakni Irwasum untuk mengusut kasus tersebut.

Dalam pengusutan itu pula, Polri menggandeng sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM

"Tim yang sudah ada sekarang dari investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," ujar Tito di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).