TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meyayangkan langkah Kementrian Pariwisata yang menjalin kerjasama dengan maskapai asing Air Asia dalam rangka promosi penerbangan ke Indonesia melalui kampanye pemasaran di Australia.

"Model kerja sama seperti ini harus ditinjau kembali oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya," kata Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Clance Teddy dalam keteranganya, Senin (24/6/2019).

Seharusnya, kata Teddy, Menpar Arief memaksimalkan peranan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata, penerbangan, dan lainnya untuk mempromosikan wisata Wonderful Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa Kemenpar justru menggandeng perusahaan swasta asing.

"Kita tahu sudah ada BUMN yang diajak kerja sama Kemenpar. Ini yang mestinya lebih ditingkatkan dan diperhatikan," ungkapnya.

Peran BUMN penerbangan, lanjut Teddy, sudah teruji. Misalnya, membuka rute ke Saumlaki, Labuan Bajo, Sibolga, Belitung, dan lain-lain yang tidak dibayar pemerintah.

Untuk itu, ia menyarankan kerjasama Kemenpar dan AirAsia perlu ditinjau dari aspek hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Evaluasi dinilai tak ada guna mencegah terjadinya kerugian yang muncul akibat kerja sama tersebut.

Dalam kegiatan promosi ini, Kemenpar mengucurkan sekitar Rp4,3 miliar. Sebagai gantinya, maksapai Airasia berkomitmen mendatangkan lebih dari 15.000 wisatawan melalui rute baru Perth-Lombok.