Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai bahwa dalam menjalin rekonsiliasi tidak harus didasarkan pada pembagian jatah kursi menteri atau jabatan lainnya, melainkan harus berdasarkan kepada kepentingan berbangsa dan bernegara.

"Memang perlu rekonsiliasi tapi menurut saya rekonsiliasi tersebut tidak di atas pandangan bagi-bagi kursi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (1/7/2019).

Menurutnya rekonsiliasi tetap bisa dilakukan meski partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu tetap berada di oposisi. Bahkan ia menyerukan terutama kepada Gerindra, PKS, dan PAN untuk tetap berada di Oposisi.

Baca: ‎KPK Segera Umumkan Dua Tersangka Baru e-KTP dari Pengusaha dan Birokrat

Baca: Kabid SMP Disdik Cianjur Gunakan DAK Fisik SMP Untuk Beli Mobil dan Motor

Baca: Seorang Pria Ditemukan Tewas di Dalam Kawasan Ancol, Dugaan Sementara Korban Penganiayaan

"Itu akan baik bagi indonesia dan baik untuk Demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau menerima diajak berada di koalisi pak Jokowi," katanya.

Menurutnya dalam konteks berbangsa dan bernegara wacana bergabungnya partai pengusung Prabowo-Sandi ke koalisi pemerintah, jelas tidak sehat. Selain tidak semua masyarakat memilih Jokowi, dibutuhkan juga pandangan yang berbeda dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Harus ada pandangan yang berbeda, kalau semua bergabung maka nanti dianggap balik ke orde baru," katanya.