TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai konsistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tetap menjadi phak oposisi patut untuk diapresiasi.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Wiododo dan Ma'ruf Amin telah ditetapkan Minggu (30/6/2019) kemarin.

Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan presdien (Pilpres) 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil Pilpres 2019.

Dengan demikian, berakhirlah kontestasi Pilpres yang membagi partai-partai politik ke dalam dua koalisi.

Setelah MK memutuskan sengketa Pilpres 2019 dan menolak gugatan Prabowo-Sandi, Koalisi Adil Makmur yang berisi partai pendukungnya pun dibubarkan pada Jumat (28/6/2019).

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, PKS mungkin akan menjadi satu-satunya partai politik yang berada di jalur oposisi.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Official iNews, Minggu (30/6/2019), hal tersebut disampaikan Adi saat menjadi narasumber program 'Breaking iNews'.

"PKS mungkin satu-satunya partai politik yang sejak awal sudah berkomitmen dan mendeklarasi, andai Jokowi yang jadi presiden, maka PKS akan tetap konsisten menempuh jalan sunyi sebagai oposisi," kata Adi.

Adi mengatakan, dirinya menyebut jalur oposisi sebagai jalan sunyi karena oposisi kini sudah jarang diminati.

"Oposisi sekarang tidak terlampau seksi untuk diminati oleh begitu banyak partai politik," ujar Adi.

"Jadi ada kecenderungan kalau misalnya jagoannya kalah, parpol-parpol ini memang jumping, merapat ke penguasa sebagai pemenang pemilu."

Karenanya, Adi menilai, PKS yang konsisten di jalur oposisi ini pantas untuk diberikan apresiasi.

"Jadi apapun yang terjadi, Jokowi-Ma'ruf telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, PKS tetap ingin komitmen di jalur itu. Dan kita dukung," ungkap Adi.

"Karena sebagai bagian dari keniscayaan berdemokrasi, tentu Jokowi butuh checks and balances dan saya kira kritik dari teman-teman PKS, dari dalam," sambung dia.

Namun, Adi berpendapat, sedikitnya peminat jalur oposisi bisa menjadi kabar buruk bagi demokrasi di Indonesia.